Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota DKPP ex-Officio Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur Bawaslu menjaga independensi saat memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan pengawas pemilu. Menurutnya, kedekatan struktural maupun personal dengan pihak yang diperiksa tidak boleh memengaruhi objektivitas pemeriksaan.
Herwyn menjelaskan anggota TPD unsur Bawaslu menghadapi tantangan tersendiri karena perkara yang diperiksa kerap melibatkan jajaran Bawaslu di daerah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut anggota TPD menjaga kemandirian dan tidak terjebak konflik kepentingan.
"Anggota TPD harus bersedia menolak memeriksa perkara apabila terdapat hubungan kekeluargaan, afiliasi partisan, atau kedekatan sosial yang berpotensi meragukan kemandirian pertimbangan," katanya saat pengarahan TPD di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Selain menjaga independensi, Herwyn mengingatkan anggota TPD harus mampu menyeimbangkan penegakan kode etik dengan penghormatan terhadap jajaran Bawaslu. Pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa membela pihak yang diperiksa maupun mempermalukannya tanpa dasar.
Menurutnya, peran TPD unsur Bawaslu tidak berhenti pada proses pemeriksaan di persidangan. Hasil pemeriksaan dirasanya juga perlu menjadi bahan pembinaan bagi jajaran Bawaslu di wilayah masing-masing.
Temuan ini kata Herwyn, mengenai pola pelanggaran etik yang berulang dapat diangkat sebagai masukan untuk memperkuat pembinaan. Bahkan, kata dia, anggota TPD dapat berperan dalam klinik etik dan simulasi dilema etik bagi jajaran pengawas pemilu.
Herwyn menegaskan integritas dan profesionalisme menjadi landasan bagi anggota TPD dalam menjalankan tanggung jawabnya. "TPD unsur Bawaslu merupakan wajah kehormatan pengawasan di tingkat daerah yang berperan sebagai penjaga sekaligus pembina," tegasnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Humas DKPP
