Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut keadilan pemilu memiliki dua makna yakni penindakan terhadap pelanggaran dan pemulihan hak pihak yang dirugikan. Menurutnya, keadilan pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak atau pelaku yang dihukum.
"Ada dua makna keadilan pemilu. Pertama, bagaimana pelanggaran yang terjadi harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan secara prosedural. Kedua, haknya itu dikembalikan kepada pemiliknya," katanya saat membuka kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 secara daring, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan pemulihan hak mencakup pemilih yang kehilangan hak pilih, calon yang dirugikan, serta peserta pemilu yang mendapatkan perlakuan tidak setara. Mereka, kata dia, harus mendapatkan akses dalam memperoleh keadilan melalui mekanisme yang tersedia.
Dia juga mengingatkan penegakan keadilan pemilu harus dilakukan secara cepat, karena, tahapan pemilu terus berjalan dan tidak menunggu penyelesaian perkara. Untuk itu, dia menegaskan, Bawaslu perlu memastikan setiap pelanggaran ditangani secara tepat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Herwyn juga menegaskan keadilan pemilu harus diwujudkan sejak awal tahapan, bukan hanya ketika muncul sengketa pemilu. Menurutnya, kesalahan prosedur yang terjadi di tingkat bawah perlu dikoreksi lebih awal melalui saran perbaikan, rekomendasi, maupun putusan Bawaslu.
Sebagai gambaran, dia mencontohkan dalam Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan 44 dari 297 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif yang diregistrasi. Dari jumlah tersebut, kata dia, enam perkara dikabulkan seluruhnya dan 38 perkara dikabulkan sebagian.
Dia menilai sejumlah perkara yang dikabulkan berkaitan dengan ketidaktepatan prosedur penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara. Hal tersebut itu, menurutnya, menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu agar persoalan serupa dapat dicegah dan diselesaikan lebih awal.
"Setiap perkara yang dikabulkan menunjukkan bahwa ada kesalahan yang lolos di tingkat bawah yang harus kita akui sebagai otokritik bagi kita semua," ujarnya.
Untuk itu, Herwyn meminta jajarannya memperkuat pemahaman hukum acara, kecermatan dalam memeriksa bukti, dan menjaga integritas dalam setiap proses penanganan pelanggaran. Dia juga mengingatkan seluruh peserta pemilu diperlakukan setara dalam proses penegakan hukum.
Harapannya, melalui penindakan yang sesuai aturan dan pemulihan hak pihak yang dirugikan, keadilan pemilu dapat terwujud. Sekaligus, kata dia, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Editor: Reyn Gloria