Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan Car Free Day (CFD) bukan tempat untuk melakukan kegiatan politik. Pasalnya CFD adalah tempat umum dengan kepentingan untuk masyarakat berolahraga, sehingga aktifitas politik apapun berpotensi menggangu kegiatan warga.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta untuk seluruh peserta pemilu dapat memperhatikan lingkungan saat memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Pasalnya, dia melihat masih ada saja yang memasang APK dengan asal-asalan.
Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pengawas pemilu untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 semakin krusial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat untuk menyikapi politisasi SARA dan politik uang sebagai musuh bersama. Bagja menyampaikan itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Detik.com bekerjasama dengan Kemenkominfo bertajuk #DemiIndonesia, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Pemeriksa Bawaslu tidak menemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari tiga laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Putusan dibacakan oleh dua majelis pemeriksa Bawaslu; Puadi dan Herwyn JH Malonda di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Ciwidey, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua pimpinan Bawaslu, Totok Hariyono dan Lolly Suhenty berharap masyarakat di Kabupaten Bandung terlibat mengawasi dugaan pelanggaran pemilu, netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri), netralitas aparatur desa, termasuk netralitas penyelenggara pemilu mulai dari tingkatan bawah.
Puadi Jabarkan PemIlu Damai Berbasis Budaya dalam Forum GNEJ
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan kepada forum Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting tentang berbagai macam pintu penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusonal warga negara Indonesia.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan apa saja faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat saat Pemilu 2024. Dia mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan polarisasi yaitu: media sosial, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hal tersebut dia ungkapkan dalam forum Scientic Comitte and The Goverment Council of the Global Network Electoral Justice (GNEJ) 2023 di Bandung, Selasa (5/12/2023).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai Global Network Electoral Justice (GNEJ) yang berfokus kepada perlindungan efektif terhadap hak-hak politik-pemilihan dan sistem perwakilan, jaringan ini telah berfungsi sebagai mercusuar kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan isu kebocoran data pemilih bukan bersumber data daftar pemilih tetap (DPT) yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Menurutnya, KPU harus segera merespon (menindaklanjuti) sumber kebocoran data pemilih yang kini marak menjadi pemberitaan di media massa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pelaksanaan dana kampanye pemilu menjadi salah satu fokus utama pengawasan Bawaslu. Hal itu diatur dalam Pasal 93 huruf D butir 5 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pemilih pemula harus jadi aktor (memastikan tidak ada pelanggaran)
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para warga supaya tidak sungkan bertanya kepada jajaran pengawas pemilu terkait pengawasan pemilu. Bagi dia, hal ini sangat penting untuk membuka sekaligus menumbuhkan semangat pengawasan partisipatif supaya masyarakat bisa terlibat mengawasi Pemilu 2024.
