Totok Tegaskan Divisi Penyelesaian Sengketa Merupakan Juru Damai
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kelembagaan Bawaslu divisi penyelesaian sengketa merupakan juru damai yang diberi mandat oleh negara untuk meminimalisir potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.

Bahas Rancangan RPJMN 2025-2029, Bawaslu Paparkan Upaya Pencegahan untuk Tekan Politisasi Identitas    
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat inklusi dengan tidak meninggalkan satu kelompok.

Potensi Pemilu 2024 Kompleks, Puadi: 5 Hal Perlu Dikonsolidasikan Bersama Stakeholder
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan Pemilu 2024 mendatang berpotensi akan cukup kompleks kerawanannya sehingga perlu adanya konsolidasi bersama stakeholder. Hal ini dikemukakan Puadi dalam Dialog Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2023).

Antisipasi Pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu Diminta Rajin Memitigasi Kerawanan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu di semua tingkatan, untuk rajin memitigasi kerawanan guna mengantisipasi pelanggaran pemilu. Lolly menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, di Kupang, Sabtu (14/10/2023).

Tangkal Informasi Hoaks di Media Sosial, Bawaslu Bangun Literasi Digital
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - menjelaskan upaya Bawaslu melakukan pencegahan terhadap hoaks informasi dalam isu kepemiluan. Salah satunya dengan membangun literasi digital. Yakni, Bawaslu membangun komunitas digital pengawas partisipatif bernama 'Jarimu Awasi Pemilu'.

Moderasi Konten Medsos, Bawaslu Bersama Koalisi Masyarakat Sipil dan Platform Digital akan Duduk Bareng
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Platform Digital akan mengkaji sekaligus meningkatkan kualitas moderasi konten media sosial. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, moderasi konten harus dilakukan bersama seluruh stakeholder supaya minim adanya disinformasi Pemilu 2024.

Lolly Ingin Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Bantul Jadi Contoh
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty beri apresiasi desa Anti Politik Uang di Kelurahan Murti Gading dan kelurahan Terong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Indonesia.

Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Telah Cetak Kader-Kader Pengawas Partisipatif
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, menghadapi Pemilu 2024, bawaslu telah mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi dan berintegritas. Lalu meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Bantu Tangani Pelanggaran di Medsos, Meta Luncurkan Portal Pelaporan Konten untuk Bawaslu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengantisipasi hoax dan disinformasi, Meta meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu (baik di Facebook dan Instagram). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyambut baik langkah pencegahan bersama ini.

Bawaslu Sebut DKI Jakarta dan Maluku Utara Tertinggi Kerawanan Politisasi SARA
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).

Terima Kajian Soal Netralitas ASN dari LAN, Bawaslu akan Lebih Masifkan Sosialisasi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan terus menyosialisasikan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada 2024 kepada para abdi negara. Hal ini merupakan upaya menekan dari maraknya praktik ketidaknetralan (ASN) sekaligus bentuk pencegahan yang menjadi tugas Bawaslu. 
 
Bagja Imbau Ketua Bawaslu Daerah Tingkatkan Efektivitas Waktu dalam Pengambilan Keputusan
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Ketua Bawaslu di daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, ketua memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terutama di tengah padatnya tahapan pemilu yang tengah berjalan.

Totok Minta Bawaslu Daerah Tahu Hukum Acara dan Konstruksi Putusan dalam Sengketa Proses Pemilu 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pimpinan Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui konstruksi hukum dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024.

Bagja Ingatkan Persiapan Krusial Pemilu 2024 di Papua
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan agar provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama empat daerah otonomi baru (DOB), mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, dia menilai, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 banyak kerawanan yang dapat terjadi di daerah-daerah tersebut.

Bawaslu dan Media Indonesia Siap Kolaborasi Beri Edukasi Pengawasan Pemilu ke Masyarakat
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Media Indonesia (MI) siap berkolaborasi memberikan edukasi pengawasan dan kepemiluan kepada masyarakat. Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi saat audiensi menyatakan pihaknya mendukung seluruh program Bawaslu, termasuk memberikan edukasi pengawasan dan kepemiluan ke masyarakat.