Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang sebentar lagi menjadi PNS harus bisa memberikan cara pandang baru dalam bekerja di Bawaslu. Untuk mendapatkannya, dia berharap staf Bawaslu bisa melanjutkan pendidikan.

"Kalau bisa, staf Bawaslu ikut beasiswa untuk kuliah di luar negeri," katanya dalam penutupan kegiatan Penguatan Kompetensi Tenknis Bidang Tugas bagi CPNS Bawaslu Tahun 2018 Gelombang I di Jakarta, pada Senin (9/9/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan Calon Pegawai Neger Sipil (CPNS) Bawaslu untuk memahami tugas tugas lembaga pengawasan pemilu. Dia mengibaratkan, mengenal Bawaslu seperti mengenal rumah sendiri.

"Jangan sampai, kita tidak mengenal berapa pintu dan jendela rumah sendiri," katanya saat memberikan sambutan dalam penutupan acara Penguatan Kompetensi Tenknis Bidang Tugas bagi CPNS Bawaslu Tahun 2018 Gelombang I di Jakarta, pada Senin (9/9/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada 23 September. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya tahapan pilkada, Bawaslu melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Affifuddin menjadi inspektur upacara dalam Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-36. Dalam pidatonya, dia menyampaikan pesan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Di hadapan jajaran pegawai Bawaslu, Afif meneruskan pesan Menpora yang intinya mengajak semua lapisan masyarakat melakukan olahraga secara rutin dan secara teratur.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro memberikan kuliah umumnya kepada CPNS Bawaslu sebagai modal menjadi aparatur negara yang baik. Dia pun meminta para CPNS meresapi lirik lagu mars Bawaslu sebagai pegangan awal dalam bekerja.

Baca juga: Abhan: Bawaslu Tidak Menuntut Anggaran Mewah 

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah satu faktor baik tidaknya kualitas Pilkada 2020 nanti adalah bagaimana penganggarannya. Dia menegaskan, jika penganggaran minim tentu pengawasan tidak akan maksimal.

"Bawaslu tidak menuntut anggaran yang mewah, tapi anggaran yang mencukupi," tegasnya dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1094/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 di Makassar, Minggu (8/9/2019) malam.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap masukya Bawaslu dalam oraganisasi penyelenggara pemilu dunia, The Association Of World Election Bodies (A-WEB) bisa memberikan masukan yang penting dalam membangun kekuatan 'check and balance'. Bahkan, Bawaslu sebagai produk orisinil Indonesia bisa menjadi pusat pembelajaran dunia.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ada hal berbeda dalam pertemuan keempat organisasi penyelenggara pemilu dunia, The Association of World Election Bodies (A-WEB) di India. Lembaga pengawas pemilu asal Indonesia, Bawaslu dikukuhkan menjadi salah satu anggotaannya.

Perlu diketahui, anggota A-WEB adalah lembaga atau organisasi dari 106 negara yang merupakan penyelenggara teknis pemilu. Namun, Bawaslu yang secara kerja teknis mengawasi bisa masuk ke dalam A-WEB yang bermarkas di Korea Selatan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menyelenggarakan Bawaslu Award tahun 2019 pada Oktober. Acara ini untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Bawaslu hingga pengawas pemilu, dan kepada semua pihak yang telah turut menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan arahan tugas kehumasan Bawaslu tingkat kabupaten/kota wilayah Banten. Dia menekankan, urusan kehumasan itu terkait informasi publik untuk penjenamaan kelembagaan.

Lelaki yang karib disapa Afif ini mengatakan, informasi yang dikeluarkan akan membentuk persepsi publik terhadap wajah kelembagaan. Maka penjenamaan kelembagaan menurutnya harus bisa menjadi pembeda dengan lembaga lain. Terlebih, Bawaslu baru berumur sebelas tahun.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Laporan Tim Pemantauan Pemilu 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti isu temuan di lapangan terkait pelanggaran hak asasi yang salah satunya banyaknya korban meninggal dari petugas TPS saat Pemilu 2019. Bawaslu pun berencana menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) demi meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan sakit para petugas di TPS, baik pengawas maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) perlu dipertajam sehingga makin solid. Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, perlunya berbagai forum diskusi dalam mencapai persamaan pemahaman penanganan tindak pidana pemilu sekaligus menyiasati kelemahan regulasi.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo mengibaratkan, hubungan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah menjadi satu rumah tangga. Menurutnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengikat ketiganya sebagai keluarga dalam Sentra Gakkumdu.

Dia meyakinkan, ketiga institusi ini punya peran masing-masing dan tidak ada yang mendominasi dalam menangani perkara pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menerima Anugerah Pustaka Terbaik Tahun 2019 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019) siang.

Gunawan yang menulis buku berjudul 'Pengawasan Pemilu Partisipatif' meraih juara kedua dalam kategori buku terbaik tahun 2019 bidang pemilihan umum. Buku setebal 288 halaman ini pun menjadi buku pegangan pengawas pemilu se-Indonesia. Buku karya Sekjen Bawaslu ini mengurai teori dan fakta pengawasan pemilu partisipatif.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Koordinator Divisi Hukum Data dan Infromasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menekankan pentingnya evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Hal ini dia tujukan bukan hanya untuk Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota, melainkan juga untuk Bawaslu pusat.

Meskipun Bawaslu memiliki catatan apik dalam penyelesaian sengketa di MK, namun dia mengaku, masih punya beberapa catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan dokumen hukum.