Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan penegakan pelanggaran Pemilu 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat menjadi sesuatu yang bisa dipelajari negara lain di dunia. Sebab tidak hanya langkah penindakan, Bawaslu juga melakukan langkah pencegahan.
Baca juga: Kerusuhan Manokwari, Afif Minta Bawaslu Satu Sikap Jaga Persatuan
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menanggapi kasus kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Dia mengingat seluruh Bawaslu di jajaran tingkat provinsi, kabupaten, dan Kota harus satu sikap dalam menjaga menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Rakor di Yogyakarta, Abhan Harap Evaluasi Penyempuranaan Gakkumdu
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Yogyakarta, Senin (19/8/2019) malam, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya evaluasi. Menurutnya, kebersamaan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Gakkumdu yang berjalan hampir dua tahun masih banyak menghadapi hambatan.
Gakkumdu dibentuk sejak tahapan Pemilu 2019 pada Agustus 2017. Dalam kurun waktu tersebut, dia bilang, banyak suka dan duka yang mengiringi perjalanan ketiga lembaga negara tersebut.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kesuksesan Pemilu 2019 dapat terulang kembali saat gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. Hal ini dia sampaikan saat membuka kegiatan Rakor Evaluasi Tugas dan Fungsi Divisi Hukum Serta Pelaksanaan PHPU dalam Pemilu 2019 Gelombang I di Bogor, Senin (19/08/2019).
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Syaiful Bachri memastikan, penyandingan data formulir C1 dengan C1-Plano perolehan suara pemilihan legislative (pileg) daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi II di Desa Telaga Murni sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Penyandingan data ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari amar putusan MK dalam perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang telah diputuskan pada 9 Agustus 2019. Ada 117 kotak TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang yang dilakukan penyandingan data.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengharapkan, semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) organik Bawaslu angkatan III menjadi CPNS yang unggul, kreatif, cerdas, dan berkarakter. Hal ini dikatakannya di hadapan 39 CPNS Bawaslu yang mengikuti pelatihan dasar pengembangan kader Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (19/8/2019).
Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang melakukan kunjungan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Bolobia, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) harus melewati jalan terjal, berliku, dan curam. Butuh usaha ekstra menjangkau lokasi PSU hasil putusan sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konsitusi tersebut.
Banyumas, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahun depan, hanya 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Bawaslu Abhan pun meminta jajaran Bawaslu di daerah yang tak menggelar pilkada tetap aktif memberikan pendidikan pengawasan pemilu.
Baca juga: Tindaklanjuti Putusan MK, Dewi Awasi Politik Uang PSU di Sigi
Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melakukan supervisi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Bolobia, Kinovaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia menyatakan, politik uang bagian penting yang perlu diawasi dalam pelaksanaan PSU tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu meski DKPP telah resmi menginduk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak medio Agustus lalu.
Dia menegaskan, secara yuridis memang antara ketiga lembaga tersebut berbeda. Namun secara fungsi, baik Bawaslu, KPU, dan DKPP merupakan satu kesatuan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di republik ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan makna penting pesan Proklamator Mohammad Hatta dalam memperingati 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dia bilang, Bawaslu membutuhkan para pengawas pemilu yang berintegritas dan profesional.
"Izinkan saya mengutip pesan Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki," ucapnya dalam amanah upacara HUT RI 74 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, tugas pengawasan pemilu merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Proklamator Soekarno menurutnya, pernah menyampaikan semangat perlu dibangunnya organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara pada 1949. Demikian amanah Abhan yang bertindak sebagai pembina upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI ) di Kantor Bawaslu Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tepat 15 Agustus 2019, Bawaslu tingkat kabupaten/kota berusia setahun sebagai lembaga permanen. Struktural dan jajaran kabupaten/kota sendiri dilantik pada 15 Agustus 2018 lalu di Jakarta. Saat itu, Bawaslu melantik 1.914 pimpinan Bawaslu tingkat kabupaten/kota dan mendapat Rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori "Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak".
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang semula di bawah naungan sekretariat jenderal (setjen) Bawaslu, kini telah berganti menjadi sekretariat tersendiri dan menginduk kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga: Laporan Temuan Pelanggaran Harus Munculkan Eksistensi Bawaslu
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2019 harus memunculkan eksistensi Bawaslu sebagai pemutus dugaan pelanggaran pemilu.
Baca juga: Dewi Minta Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bernilai Akademis
