Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hak warga negara untuk memilih dan dipilih dilindungi oleh undang-undang. Menghilangkan hak warga negara adalah pelanggaran berat. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
“Mereka (mantan napi koruptor) juga warga negara yang punya hak yang dilindungi Undang-Undang,” ujar Fritz.