Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin mengajak komunitas-komunitasuntuk ikut menjadi bagian daripengawasan partisipatif dan berupaya memperluas kerja sama dengan berbagaikomunitas lainnya yang inginmenjadikan Bawaslu sebagai rumah bersama dalam melakukan pengawasan pemilihan. Salah satu target langkah tersebut, adalah memperbanyak frekuensikegiatan diskusi dan talk show komunitas dengan Bawaslu RI sehingga sistem pengawasan sukarela pada pemilihan umum di Indonesia bertambahkualitasnya.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meraihpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dua tahun berturut-turut. Untuk mempertahankan di tahun ketiga, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro tetap optimis dapat mempertahankan predikat WTP meski menurutnya mempertahankan lebih sulit daripada meraih pertama kali.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu yang berakhir Senin (16/10/2017) pukul 24.00 WIB menyisakan beberapa persoalan. Dalam rilis yang dikeluarkan Bawaslu pada konferensi pers di Media Center Bawaslu, Selasa (17/10), ada empat hal yang menjadi sorotan Bawaslu, yaitu ketaatan terhadap prosedur, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), proses pendaftaran partai politik, dan proses penyampaian data keanggotaan partai politik di kabupaten/kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Abhan melantik Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masa Jabatan 2017-2022 di Ruang Rapat Utama Bawaslu Lantai 4 Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0600/K.Bawaslu/HK.01.01/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Anggota Bawaslu DKI Jakarta yang dilantik yaitu Muhammad Jufri, Puadi, dan Siti Khopipah.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu- Bersama wartawan media massa nasional baik cetak, elektronik maupun online, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan media gathering selama tiga hari yang dimulai pada 13 s.d. 15 Oktober 2017 bertempat di Jeep Station Indonesia Mega Mendung, Bogor.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Penguatan lembaga melalui penambahan kewenangan bagi Bawaslu merupakan bukti bahwa Bawaslu memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, kewenangan yang ada pada Bawaslu sekarang seperti prinsip perencanaan anggaran, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan dana hibah dalam Pilkada mendatang merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu dalam mengelola dana Pilkada secara akuntabel dan tanggung jawab.

Surabaya-Badan Pengawas Pemilu. Penguatan lembaga melalui penambahan kewenangan bagi Bawaslu merupakan bukti bahwa Bawaslu memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, kewenangan yang ada pada bawaslu sekarang seperti prinsip perencanaan anggaran, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan dana hibah dalam Pilkada mendatang merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu dalam mengelola dana Pilkada secara akuntabel dan tanggung jawab.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam rangka menekan terjadinya praktik pelanggaran pemilu terkait mahar politik, politik uang, dan dana kampanye menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu -Bawaslu Bali meluncurkan "Pojok Pengawasan" Pusat Pengawasan Partipatif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu di Teras Kantor Bawaslu Bali, Jalan Cok Agung Tresna Nomor 67,Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Selasa (10/10/2017).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu- Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi salah satu kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat merupakan langkah yang strategis dan menentukan keberhasilan proses pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu serentak tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Gede Putu Jaya Suartama, Selasa (10/10/2017).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia optimis jika pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 akan dapat berjalan dengan baik karena badan penegak hukum pemilu sudah jadi satu, yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menegaskan salah satu prinsip yang menjadi dasar Bawaslu bekerja adalah setiap orang harus dimudahkan untuk memperoleh hak konstitusionalnya dan tiap orang harus dipersulit untuk kehilangan hak konstitusionalnya. Prinsip tersebut, dijalankan termasuk dalam proses pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mencegah potensi masalah yang dapat muncul dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Bawaslu telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menyampaikan sejumlah instruksi terhadap jajaran pengawas di daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Mengundang seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Pada tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, Ketua Bawaslu, Abhan mewanti-wanti seluruh parpol agar cermat dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.