Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap luar neger (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat. Menurutnya perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima 3.546 meter persegi aset tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sekretaris Jenderal Bawaslu Icsan Puadi menyatakan Bawaslu akan menjaga sekaligus menggunakan aset tersebut untuk mendukung tugas fungsi Bawaslu.

Bawaslu menerima enam bidang aset tanah yang tersebar di enam titik lokasi. Ichsan mengatakan aset tanah rencananya akan dijadikan dua kantor Bawaslu Provinsi dan empat kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kemahiran, kemampuan, dan sikap merupakan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh para saksi peserta pemilu. Hal itu dikatakan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Vinus Bogor Daniel Zuhron saat menyampaikan materi Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Identifikasi Kebutuhan Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu 2024 di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023).
 
“Menurut saya, seseorang bisa dikatakan memiliki kompetensi yaitu ketika yang bersangkutan memiliki kemahiran, kemampuan, dan sikap yg baik,” tegas Daniel.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak konten kreator untuk menggunakan media sosial jaga demokrasi. Dia menilai media sosial menjadi wahana penyebaran informasi secera cepat dan masif.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah dalam melakukan pelatihan kepada saksi peserta Pemilu supaya bisa lebih efektif, terutama soal metode pelatihan.

“Kita pernah menghadapi satu persoalan penting yaitu melatih saksi dan hanya beberapa yang hadir. Tentu menjadi evaluasi dalam pelatihan saksi peserta Pemilu ke depan ini,” kata Bagja dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Identifikasi Kebutuhan Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/6/2023).

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Penyusunan petunjuk teknis (juknis) penanganan pelanggaran pemilu, memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilihan. Anggota Bawaslu Puadi membeberkan beberapa alasan mengapa penyusunan juknis penanganan pelanggaran pemilu penting.

Pertama, kata Puadi, juknis menjadi standar penanganan yang jelas. Yang berarti, juknis penanganan pelanggaran pemilu, menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengawasi pelaksanaan hak pilih masyarakat untuk Pemilu Serentak 2024, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. Partoli kali ini terfokus kepada masyarakat ada di desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Minggu (4/6/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus melakukan evaluasi dalam upaya mewujudkan pemilu berintegritas. Untuk itu, perlu melakukan antisipasi sejumlah tantangan yang ada melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi narasumber seminar wisuda bertemaTantangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) secara daring (dalam jaringan), Minggu (4/5/2023).

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus membangun zona integritas untuk membangun program reformasi birokrasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu se-Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur, di Malang, Rabu, (31/5/2023).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu daerah mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan Bawaslu.

"Apa masalahnya di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Apakah jaringan atau ada hal lain seperti sumber daya manusianya atau apa?," katanya saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu, Makassar, Kamis (1/6/2023).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota membantu Bawaslu provinsi melakukan pengawasan melekat (waskat) verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD. Dia juga meminta pengawas kabupaten/kota turut memastikan dokumen persyaratan bacaleg lengkap dan telah sesuai prosedur.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang menyusun mitigasi resiko pengawasan sub-tahapan verifikasi administrasi penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan mitigasi perlu dilakukan lantaran terbatasnya akses Sistem Informasi Calon (Silon) dari KPU kepada Bawaslu pada sub-tahapan pengajuan bakal calon legislatif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen melakukan kerja sama dengan stakeholder (para pemangku kepentingan) yang terkait mengawasi transparansi dana kampanye partai politik. Ikhtiar tersebut sebagai upaya Bawaslu, menjamin transparansi penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Serentak 2024. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat menjadi narasumber dalam diskusi media bertajuk 'Transparansi Dana Kampanye Partai politik, Mungkinkah?', di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendukung upaya pelibatan dan kepeloporan pemuda terlibat dalam mewujudkan proses pemilu yang bersih dan berintegritas. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty merasa perlu meyakinkan kalangan muda untuk tak lagi apatis dan apolitis dalam ajang demokrasi gelaran setiap tahapan Pemilu 2024

Lolly menjelaskan tiga tantangan pelibatan kalangan muda terlibat aktif dalam proses pemilu. Tantangan pertama menurutnya, pemuda masih banyak merasa apatis dan apolitis sementara pemilu masih dianggap domain elit atau kelompok tua.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan perbandingan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di era Perbawaslu 31/2018 dengan Perbawaslu 3/2023.

"Kalau Pemilu 2019 lalu Perbawaslunya berjudul 'Sentra Penegakkan Hukum Terpadu', di Pemilu 2024 namanya ditambah 'Pemilihan Umum'," kata Bagja saat memberikan bimbingan teknis dalam Workshop Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (30/5/2023).