Submitted by Hendi Purnawan on Thu, 04/06/2020 - 07:21
Jakarta, the Election Supervisory Body - Commission II of the Indonesian House of Representatives, the Ministry of Home Affairs, the KPU, Bawaslu, and DKPP agreed on the number of voters per polling station (TPS) of a maximum of 500 people. Besides, it was agreed upon the realization of the 2020 local elections budget. This is to adjust the co-19 preventive health protocol.
Submitted by Rama Agusta on Wed, 27/05/2020 - 19:49
Jakarta, Election Supervisory Body - Commission II of the House of Representatives approved the proposal for an additional 2020 simultaneous local election organizers to adjust co-19 preventive health protocols. This is in line with the expectations of Bawaslu to improve the supervision of the elections when the co-19 pandemic is still ongoing.
Submitted by Hendi Purnawan on Wed, 20/11/2019 - 18:18
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu belajar dari pengalaman pengawasan Pilkada tahun2017 dan 2018 serta Pemilu Serentak 2019. Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dari pembelajaran tersebut ditemukan kelemahan kesadaran hukum para pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat. Untuk itu, akan dibentuk kader demokrasi desa yang bertugas menggelorakan kapasitas pengawasan.
Submitted by Hendi Purnawan on Wed, 20/11/2019 - 15:53
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memaparkan rencana strategis (renstra) periode 2020-2024 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satunya tentang penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Submitted by Jaa Pradana on Mon, 04/11/2019 - 20:20
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Lembaga pengawas pemilu berkonsultasi mengenai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Submitted by Bhakti Satrio on Thu, 26/09/2019 - 20:59
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wakil ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyanjung kinerja penyelenggara Pemilu 2019 yang meliputi Bawaslu, KPU, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Namun, dia pun menyampaikan tiga masukan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang.
Submitted by Bhakti Satrio on Thu, 26/09/2019 - 20:32
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan hasil evaluasi terkait Pemilu Serentak 2019 di hadapan jajaran Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Kamis (26/9/2019) di Jakarta.
Webmail
