Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Proses Bawaslu Sulawesi Barat (Sulbar) untuk menyelesaikan keterangan tertulis dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon DPR-DPRD di Mahkamah Konstitusi (MK) tidaklah mudah. Dia bercerita, harus menempuh waktu berjam-jam blusukan dari satu tempat ke tempat lainnya.

"Kami harus naik turun gunung untuk kumpulkan data-data hasil pengawasan selama Pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) Ruslan Husen telah memberikan dua boks alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya merasa terbantu atas asistensi dari tim Bawaslu.

"Alat bukti yang diserahkan ke MK sebanyak 2 boks. Isinya dokumen terkait hasil pengawasan, dokumen terkait penindakan pelanggaran, dan dokumen terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditangani oleh pengawas pemilu di provinsi Sulteng," kata Ruslan Husen di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengaku percaya diri menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPR di Mahkamah Konstitusi (MK). Jufri mengaku, bersama jajarannya sudah menyiapkan keterangan yang akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (16/7/2019) pukul 16.00 WIB.

"Keterangan sudah lengkap dan kerjakan dengan sangat teliti. Sehingga kami yakin tidak menemui hambatan," ungkapnya di Gedung MK, Rabu (10/7/2019).

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan catatan-catatan Bawaslu mengenai evaluasi permasalahan selama Pemilu 2019. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Biannual International Conferences on Indonesian Politics and Governments yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) di Depok Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).

Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, usulan DPR untuk memperpendek masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akibat ketegangan isu dalam gelaran Pemilu 2019. Namun dia meyakini, pengurangan masa kampanye belum tentu membuat pilkada tahun depan berjalan lancar.  

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna memberikan keterangan atas sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai rintangan. Salah satu aral misalnya luasan jarak dan sulitnya akses dalam prosesi penyiapan dokumen dan data.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Adnan Jamal mengatakan pihaknya telah menyiapkan lebih dari 700 halaman keterangan tertulis dalam sengketa pemilihan legislatif ke panitera Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang telah teregister di MK lebih dari 700 halaman dari 9 pemohonan. Karena, dalam satu nomor perkara didalamnya ada beberapa permohonan," kata Adnan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Rofiudin mengatakan, pihaknya siap memberikan keterangan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini guna menjawab sembilan permohonan sengketa hasil pileg terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja menghadiri sidang sengekta hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk calon anggota DPR dan DPRD dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/7/2019).

Bagja mendampingi Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Ketua Majelis Anwar Usman dan dua Anggota Majelis, yakni Arief Hidayat dan Enny Nurbainingsih.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menghadiri sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/7/2019).

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini didampingi Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi bersama Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dan Azry Yusuf.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dua lembaga pemantau Pemilu 2019 menyerahkan laporan hasil laporan hasil pemantauan dalam dalam Rapat Evaluasi Hasil Kinerja dan Laporan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Nasional Tahun 2019 tahap II yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Dengan begitu, tercatat baru 17 pemantau pemilu dari total 138 yang telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota segera mendorong percepatan pembahasan Naskah Perjanjian HIbah Daerah (NPHD). Hal tersebut menurutnya agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

“Perkembangan terakhir, dari 270 daerah, baru 93 yang sudah dibahas. Selebihnya belum dibahas,” ujar Abhan dalam Rapat Pembahasan Hasil Crosstab Terhadap Evaluasi Panwaslu Ad Hoc Gelombang I, Selasa (9/7/2019) di Palembang, Sumtra Selatan.

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pemiihan kepala daerah (pilkada) 2020, Bawaslu tengah mempersiapkan pembentukan jajaran panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Ad hoc (sementara). Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, Panwaslu Ad-hoc harus lebih dulu ada dibandingkan jajaran KPU Ad hoc.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Maluku Utara (Malut) siap memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, ada sepuluh permohonan yang diajukan partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) DPD.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin bercerita, persiapan memberikan keterangan baik secara tertulis atau lisan telah dilakukan jauh-jauh hari. Menurutnya, banyak uraian permohonan yang tidak rinci serta diambil dari data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) wilayah provinsi Papua, salah seorang Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, Bawaslu lebih populer dibandingkan dengan KPU.

Hakim Saldi menyatakan, tugas Bawaslu menjadi lebih berat dalam sidang sengketa pileg 2019 di Papua. Pasalnya, hampir semua pemohon mendalilkan nama Bawaslu dalam sidang sengketa tersebut.