Upaya Redesain Perbawaslu 8/2018, Puadi Soroti Kewenangan Panwaslu LN

akarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai kewenangan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu LN) dalam Peraturan Bawaslu  (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu perlu dilakukan redesain. 

 

Alasan perlunya dilakukan redesain Perbawaslu, ungkap Puadi, terkait mekanisme kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif oleh Panwaslu Luar Negeri karena dinilai belum efektif. 

 

"Terkait penerimaan dugaan laporan penanganan pelanggaran oleh Panwaslu LN ini mesti ada acuannya," kata Puadi saat membuka agenda Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Materi Perubahan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, di Jakarta, Senin (6/6/2022) malam. 

 

Berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya di luar negeri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi tersebut menjelaskan mekanisme kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif masih berbeda penanganannya baik dari segi pola maupun instrumen. 

 

"Kasus begini perlu dipertajam lagi, apakah kasus administrasi biasa atau ada unsur TSM," tegasnya.

 

Kepala Biro FPP Bawaslu Yusti Erlina menambahkan tujuan diadakannya DKT tersebut ialah untuk menemukan solusi terhadap isu-isu serta kendala yang belum terjawab dalam rangka penanganan pelanggaran administratif pemilu. Terutama terkait menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. 

 

Bahkan, jelas Yusti, pelaksanaan tugas dan wewenang terkait itu, yang coba diatur oleh Bawaslu dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang digunakan dalam Pemilu tahun 2019. 

 

"Diskusi ini diharapkan akan menjadi pijakan awal dalam upaya redesain penanganan pelanggaran administratif pemilu," jelasnya.

 

Editor : Reyn Gloria