Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, digitalisasi, di satu sisi membawa kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Di sisi lain, kata dia, hal itu menghadirkan tantangan baru berupa kerentanan siber, disinformasi, dan kesenjangan literasi digital.
Bagja menjelaskan, Bawaslu memandang digitalisasi sebagai medan pengawasan. Di ruang maya, tegas dia, pelanggaran berpotensi terjadi dalam hitungan detik dan lintas batas.
"Pelanggaran bisa muncul dalam hitungan detik dan lintas batas wilayah, sehingga Bawaslu harus adaptif dan berbasis data, dan berlandaskan integritas,” katanya saat diskusi Digitalisasi Pemilu dan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas di MediaCenter KPU, Selasa (28/10/2025).
Bagja juga menyebut, tantangan lain pengawasan pemilu digital yakni keterbatasan akses pengawasan. Menurutnya, Bawaslu belum memiliki akses penuh terhadap sistem aplikasi penyelenggara seperti Silon, Sidalih, Silog, dan Sikadeka.
Lalu, tantangan pengawasan digital lainnya, kata dia, kesiapan sistem aplikaai dan jaringan, penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. "Ledakan informasi media sosial menimbulkan tantangan dalam identifikasi cepat konten bermuatan SARA, disinformasi, dan fitnah politik yang memengaruhi opini publik dan stabilitas pemilu," jelasnya.
Tantangan pemilu selanjutnya, kata dia, yakni kampanye digital tanpa batas ruang dan waktu, rekayasa atau manipulasi berkaitan dengan foto/gambar/video peserta pemilu yang dipoles dan dimanipulasi berlebihan dengan bantuan teknologi AI. Kemudian, ketimpangan literasi digital antarawilayah dan antargenerasi. Bagja menjelaskan perbedaan literasi digital membuat sebagian pemilih mudah terpengaruh disinformasi.
Dalam kesempatan itu, Bagja menjabarkan, hasil pengawasan Siber Pemilu 2024 yakni ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran paling banyak yaitu 340 atau 96 persen. Sementara, dugaan pelanggaran berita bohong hanya satu persen.
Anggota KPU Iffa Rosita menyebut, sejumlah tantangan dalam pelaksanaan digitalisasi pemilu yakni tata kelola dan regulasi, keamanan siber dan integritas datanya, dan sumber daya manusia (SDM) .
“Tantangan yang terpenting itu SDM, sumber daya manusia. Ini tidak bisa kita mungkiri. Kami pun harus membuka diri untuk mengevaluasi bagaimana kesiapan SDM di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan harapan," jelasnya.
Fotografer: Robi Ardianto
Editor: Dey
