Dikirim oleh Bhakti Satrio pada
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima audiensi Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Gedung Bawaslu, Jakarta pada Rabu (2/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima kunjungan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk berbagi pengetahuan tentang partisipasi dalam Pemilu. Seperti yang diketahui, baik Indonesia dan Australia, baru saja melaksanakan Pemilu.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, dalam pembahasan partisipasi di Pemilu, Bawaslu perlu memperluas perspektif. Karena menurutnya, meskipun di beberapa negara dihadapkan dengan kondisi atau permasalahan yang sama, namun penyelesaiannya bisa jadi berbeda.

Dia mencontohkan, Bawaslu pernah diundang kedutaan besar Amerika untuk melihat bagaimana pemilu dilaksanakan. “Melihat bagaimana surat suara Pemilu Amerika, tentunya menurut saya tidak akan mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Karena surat suara mereka menggunakan system ditulis berbeda dengan Indonesia hanya dengan dicoblos,” katanya di Gedung Bawaslu pada Rabu (2/7/2025).

Pria kelahiran 10 Februari 1980 ini menuturkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu, Bawaslu sendiri memiliki beberapa program seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Perempuan Berdaya Mengawasi, dan Pemilu Inklusif Gender dan Disabilitas.

“Dan hingga kini kami sudah punya 20 ribu kader pengawas partisipatif. Kami juga berkoordinasi dengan Komnas Perempuan dan menciptakan program pemilu yang inklusif untuk perempuan dan disabilitas. Setelahnya kami berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, jadi seluruh Bawaslu memiliki program ini,” katanya.

Dalam konteks penggunaan media sosial di dalam Pemilu pun menurutnya memiliki permasalahan tersendiri. Terlebih lagi Indonesia memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam penggunaan media sosial.

“Indonesia sendiri memiliki permasalahan yang cukup komprehensif mengenai media sosial. Tapi, kami melakukan kerja sama dengan partai politik untuk menandatangani kesepakatan untuk tidak menggunakan media sosial dengan tujuan kampanye hitam atau penyebaran hoaks,” tuturnya.

Menurut Bagja hal ini belum tentu dapat dilakukan oleh negara lain, karena Bawaslu mampu meminta partai politik untuk sepakat tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan sebagainya.

Oleh sebabnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain menurut Bagja perlu dilakukan. Dilanjutkannya, hal ini bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahanan yang serupa terutama untuk wilayah Indonesia dan Asia.

Sepakat dengan Bagja, Minister Counsellor for Political and Strategic Communications Kedubes Australia, Nicola Campion menuturkan, Perdana Menteri Australia terpilih Anthony Albanese, berkunjung ke Indonesia dan menemui presiden Prabowo Subianto, “Dan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan Indonesia dan bersama kami (Australia),” ungkapnya.

Editor: Reyn Gloria

Foto: Bhakti Satrio