Kota Magelang - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan bahwa Bawaslu bukan sekadar lembaga pengawas pemilu tetapi juga ”pekerja demokrasi” yang bertugas membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan dalam webinar nasional bertajuk “Pancasila dan Demokrasi Elektoral: Peran Bawaslu dalam Menjaga Keadilan Pemilu” secara daring, di Magelang, Kamis (18/06/2026).
”Kita harus membangun kesadaran politik masyarakat agar demokrasi berjalan sesuai nilai Pancasila serta mampu melahirkan pemimpin yang sesuai dengan ketentuan masyarakat itu sendiri,” tegas Totok.
Dalam paparannya, Totok menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata seluruh penyelenggara negara, termasuk jajaran Bawaslu. Menurutnya, tugas Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga membangun demokrasi substantif pada masa non-tahapan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi.
Sementara itu, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Irene Camelyn Sinaga menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar nilai yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Ia menguraikan bahwa para pendiri bangsa terlebih dahulu merumuskan nilai-nilai dasar negara sebelum menyusun konstitusi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan prinsip suara terbanyak, tetapi juga musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial.
”Tujuan utama demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di tengah berbagai tantangan yang berkembang, Bawaslu memiliki peran strategis untuk menjaga demokrasi agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Pada sesi materi utama, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menyampaikan pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pengawasan pemilu. Amin menyebut pengawasan pemilu juga harus mampu menjamin perlindungan hak politik warga negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. ”Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan,” ucap Amin.
Selanjutnya, Adrian Yoro Naleng selaku Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara menekankan bahwa demokrasi elektoral tidak boleh hanya dipahami dari aspek prosedural semata. Keberhasilan pemilu harus diukur dari sejauh mana keadilan substantif dapat diwujudkan dan hak-hak warga negara terlindungi. Ia menilai bahwa pengawasan pemilu harus terus berkembang melalui evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
"Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas penyelenggara harus terus dilakukan," ujarnya.
Pada sesi diskusi, peserta dari berbagai daerah menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengawasan pemilu, tantangan disinformasi di media sosial, hingga penguatan kesadaran demokrasi bagi generasi muda. Melalui webinar ini, seluruh pembicara sepakat bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, tetapi juga sebagai penggerak pendidikan demokrasi yang bertugas membangun budaya politik yang berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan.
Penulis: Bawaslu Kota Magelang
Foto: Tangkapan layar Zoom Meeting
Editor: Bintang
