Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, Peserta Pemilu dan Pilpres 2024 mendeklarasikan komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas di media sosial (medsos) Pemilu 2024. Kampanye di media elektronik serta digital dimulai bersamaan dengan kampanye rapat umum yang resmi dimulai hari ini 21 Januari hingga 10 Februari 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan peserta Pemilu dan Pilpres 2024 transparan dalam mengelola dana kampanye Pemilu 2024. Dia mengimbau Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) harus sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran peserta maupun tim pelaksana kampanye masing-masing.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya mencegah ujaran kebencian, kampanye hitam dan isu sara pada Pemilu Serentak 2024. Upaya tersebut dilakukan agar polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 tidak terulang kembali.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Hasanuddin (UH). Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyampaikan dua usulan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU dan DKPP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar-Waktu (PAW) lima anggota Bawaslu kabupaten/kota. Dalam pelantikan tersebut, Bagja langsung meminta lima anggota Bawaslu terlantik langsung berkoordinasi dengan ketua dan anggota Bawaslu kabupaten kota di wilayah masing-masing.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.
