Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi menyampaikan tantangan dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada). Menurutnya, setidaknya ada lima tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu kabupaten/kota memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran dilakukan Bawaslu. Hal itu perlu dilakukan, alasannya kata dia, banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu dan memunculkan asumsi masyarakat, Bawaslu belum bekerja secara maksimal.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 untuk memahami dengan jeli aturan kepemiluan, serta sering berkoordinasi dengan Bawaslu terkait apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh.
Kabupaten Boalemo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan Bawaslu daerah dan Panwascam soal adanya potensi pelanggaran tahapan verifikasi dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang saat ini sedang berjalan. Dia berharap pengawasan dan pencegahan dilakukan semaksimal mungkin, guna meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu memperkuat pengawasan rekam jejak calon penyelenggara pemilu. Untuk itu, Bawaslu menyambut rencana kerja sama dengan Asa Indonesia yang fokus terhadap isu demokrasi, antikorupsi, dan HAM.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memaparkan sejumlah isu krusial yang akan muncul pada Pemilu 2024, salah satunya definisi kampanye dan sosialisasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Tim Seleksi (Timsel) harus bertintegritas agar menghasilkan pengawas pemilu yang berkualitas. Hal tersebut dikatakan Puadi saat membuka kegiatan pembekalan bagi timsel di Jakarta, Jumat, (6/1/2023).
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan proses penegakan pelanggaran pemilu untuk tiga institusi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dituntut bekerja dengan cepat dan berkordinasi optimal jelang Pemilu serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menghimbau kepada bakal calon presiden (bacapres) tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu. Sebab saat ini bukan waktunya untuk berkampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali meraih predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022. Raihan ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS). Anggota Bawaslu Puadi berharap prestasi ini dapat diikuti Bawaslu daerah.
