Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan arah kebijakan penanganan pelanggaran Bawaslu dalam Pemilu 2024 ini. Dia menyatakan penanganan pelanggaran harus mengarah kepada pedoman dan basis keadilan restoratif serta mengutamakan pencegahan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 125 orang secara sah melaksanakan tugas sebagai tim seleksi (timsel) Anggota Bawaslu Provinsi setelah mendapatkan pembekalan dan menandatangani pakta integritas di Jakarta, Rabu (8/6/2022) malam. Nantinya para timsel akan bekerja selama tiga bulan dalam proses penjaringan di 25 provinsi yang habis masa tugas tahun 2022.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu harus memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasian data seperti informasi yang dikecualikan. Menurutnya pedoman ini perlu dirancang dengan sebaik mungkin dengan dukungan sistem elektronik handal dan kerja sama dengan lembaga lain.
Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengecek kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, dia melakukan pengecekan kesiapan para pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten, kali ini bertempat di Bawaslu Kabupaten Bandung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta penerimaan laporan pelanggaran pemilu didesain menjadi satu pintu. Di mana semua jenis dugaan pelanggaran pemilu menggunakan cara yang sama.
