Berita

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kemampuan investigasi dan penelusuran informasi, harus dimiliki pengawas pemilu untuk dapat mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan itu
pada pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan  Penanganan Pelanggaran dalam rangka persiapan Tahapan  Pemilihan Umum tahun 2024, Selasa (5/7/2022).

"Jajaran pengawas itu harus memiliki kapasitas investigasi dan penelisuran informasi," kata Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengatakan perlu membuat peta pencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kepemiluan melalui suatu sistem berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.

"Salah satu unsur SPBE yang perlu dikelola dengan baik adalah Peta Rencana SPBE," kata Puadi saat membuka agenda menyusun dokumen peta rencana SPBE di lingkungan Bawaslu, Senin (4/7/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu segera menerbitkan Jurnal Adhyasta Pemilu 2022. Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap karya ilmiah Bawaslu dapat menjadi rujukan setiap orang, sehingga Bawaslu dapat menjadi laboratorium kepemiluan.

"Jadi, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri (meneliti soal kepemiluan), cukup ke Bawaslu saja ada laboratorium pemilu," ujarnya dalam diskusi kelompok terpumpun Review Proses Penerbitan dan Kualitas Naskah Terbitan Jurnal Adhyasta Pemilu Volume 5 Issue 1 Juni Tahun 2022, Senin (4/7/2022).

Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran Bawaslu Kabupaten Garut untuk memetakan potensi-potensi pelanggaran yang bakal terjadi dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, (2/7/2022).

Dia mengatakan tahapan Pemilu 2024 telah dimulai, sebentar lagi akan memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Maka dari itu seluruh jajaran pengawas Pemilu harus sudah siap.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menyatakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu terus mematangkan persiapan pelatihan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu. Sebab, kata dia, pelatihan yang dirancang Puslitbangdiklat harus berkualitas, sehingga dapat menunjang kebutuhan Bawaslu ke depannya.

Untuk itu, ujarnya, Puslitbangdiklat tengah menginventarisir kebutuhan pelatihan sebagai bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) pelatihan pengawas pemilu.

Umum - Bawaslu kembali melakukan kunjungan media massa, kali ini menyambangi TVRI dan MNC Group. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menceritakan bagaimana berita hoaks banyak terjadi saat Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 melalui media sosial.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna meningkatkan kapasitas pengawas pemilu dalam melakukan tugas pengawasan, Bawaslu merencanakan adanya pelatihan investigasi bagi pengawas pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Puadi, di hadapan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada Rapat Koordinasi Dukungan Administrasi Penerimaan Koreksi, Rekomendasi, dan Putusan, Rabu, 29 Juni 2022 di Kuta, Bali.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima audiensi dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) yang merupakan organisasi massa yang fokus dalam isu kepemudaan. Ketua Umum Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Elina Dian Karmila, mendorong kolaborasi dengan Bawaslu sebagai pemantau muda di luar negeri.

Elina menyatakan pihaknya memiliki keanggotaan pelajar luar negeri. Jika diminta, anggota POSNU siap membantu menjadi pemantau di luar negeri sebagai Panwaslu Luar Negeri dan kemitraan terkait.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pandangan sejumlah permasalahan dalam menghadapi Pemilu yang diikuti Pemilihan (Pemerintah Daerah) tahun 2024 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk itu, dia menyatakan, Bawaslu membuat delapan rekomendasi sebagai masukan agar proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang berkualitas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Herwyn dalam audiensi di kantor Bawaslu Kamis, (30/6/2022)

“Saya mengajak seluruh kader GAMKI untuk menjadi gembala bagi masyarakat Kristen, pemuda gereja untuk bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilu dan demokrasi di Indonesia," ungkapnya.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan media Warta Kota dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sinergisitas antara penyelenggara pemilu dan media. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan bahwa salah satu fungsi utama Bawaslu adalah mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Maka butuh kolaborasi dan peran dari media.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2021. Dengan ini Bawaslu berhasil mempertahankan pengelolaan keuangan secara baik selama tujuh tahun terakhir.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.

Lalu, sambungnya, ada kecerobohan atau kesengajaan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikoIogi massa serta terakhir faktor media (mainstream dan media sosial).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.

Menurut Bagja, pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada tertentu masuk dalam kategori politik uang. Hal itu disampaikannya mengenai kerawanan Pemilu Serentak 2024 dihadapan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya serta perwakilan para partai politik.