Berita

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) masih menyelimuti pilkada maupun pemilu. Hal itu menurutnya bisa terjadi akibat tidak maksimalnya petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).

"Catatan di pemilu 2019 agar tidak terulang. Sejak awal adalah perosalan DPT. Maka Pengawasan kita (Pengawas Pemilu) harus maksimal," ungkapnya pada Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (20/9/2019).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu sedang bergerak maju. Banyak terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak.

Dia mengungkapkan, pada November 2018, Bawaslu telah masuk dalam kategori informatif. "Artinya Bawaslu sudah sangat terbuka dalam segi informatif," kata Afif dalam penutupan Rapat Evaluasi Pelayanan Pimpinan Dalam Rangka Peningkatan Dukungan Sekretariat Dalam Fasilitasi Kebutuhan Kerja Pengawasan Pimpinan, Batam, Kamis (20/9/2019) malam.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajaran Bawaslu daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan publik dalam melakukan pengawasan jelang Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dia sampaikan dalam menutup Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/9/2019).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Membuka Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo menyinggung soal permasalahan penanganan pelanggaran yang berasal dari regulasi. Menurutnya, perlu membenahi aturan dengan norma dan pasal yang multi tafsir sehingga bisa memberikan kepastian keadilan pemilu.

Batam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu bisa menjadi laboratorium pengawasan pemilu tingkat dunia. Pasalnya, Bawaslu merupakan produk lokal dan baru yang ada ada di Indonesia.

Terlebih menurutnya, saat ini Bawaslu telah tergabung dalam koalisi penyelenggara pemilu tingkat dunia atau yang dikenal dengan nama The Association of World Election Bodies (A-WEB).

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Bali terus mengoptimalkan konsolidasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat terkait penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga pencairan.

Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan, pembahasan NPHD untuk Pilkada Serentak 2020 untuk enam kabupaten di daerahnya hingga kini tahapnya masih konsolidasi dengan pihak pemda, belum ke pihak legislatif.

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengajak jajaran pimpinan Bawaslu di daerah untuk berani mengambil resiko melakukan improvisasi dalam kepemimpinannya.

Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Implementasi PeningkatanKapasitas SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Bali, Rabu (18/9 2019).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin memberikan masukan terkait evaluasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik (parpol) pada tahapan Pemilu 2019 lalu.

Afif menilai, ada beberapa masalah dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpolpada tahapan Pemilu 2019 seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami troubleshooting saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, pimpinan Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) berkonsultasi dengan Bawaslu pusat. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun mengajak Bawaslu Sumbar fokus mengawasi Pilkada 2020, meski masih ada persoalan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang masih menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu) sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dikenal UU Pilkada.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pemilu berurusan dengan teknis lapangan dan keterampilan. Dia mengungkapkan, apa saja yang nantinya berpotensi terjadi di lapangan bila sudah menguasai ilmu teknis, maka dapat dipraktekkan setiap saat.

"Maka sejatinya praktek lapangan menjadi kunci dari apa yang bisa kita rumuskan apa yang kita temukan di lapangan," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Alat Kerja Pengawasan di Sentul, Bogor, Selasa (17/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengibaratkan pemilu bagai pertandingan sepak bola yang punya aturan seragam. Namun, hal ini berbeda dengan pilkada. Pendekatan mediasi menurutnya merupakan salah satu ciri khas penanganan pelanggaran pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Berbagai upaya telah dilakukan Bawaslu dalam menangkal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Salah satunya menjalin kerja sama dengan beberapa platform media social, yakni facebook, google, dan twitter.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, cara tersebut sudah dilakukan Bawaslu sejak Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Cara yang sama juga bakal diterapkan dalam Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu menilai, perlu aturan mengenai kerja di daerah, dari Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Serta, panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, dan pengawas TPS (tempat pemungutan suara).

Baca juga: Pembuat UU Tak Satukan Rezim, Ada 'Gap' UU Pilkada dengan UU Pemilu 

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan kuliah umum terhadap ratusan mahasiswa hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Dia menyampaikan mengenai penegakan hukum Pemilu 2019 yang telah dilakukan Bawaslu.

Dewi menegaskan, penyelenggaraan pemilu baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu maupun warga negara. Maka dari itu, Bawaslu berperan mengontrol KPU.