Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bedah Buku Data Pemilih menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan praktik kepemiluan. Buku yang dibedah tidak hanya disusun sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai refleksi atas praktik langsung pengawasan pemilu, terutama dalam penanganan pelanggaran.
“Bedah buku ini menjadi ruang dialog antara kajian akademik dan praktik pengawasan pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran yang berangkat dari persoalan data pemilih,” ungkap Puadi dalam kegiatan Bawaslu Goes To Campus di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Senin (16/12/2025).
Dalam diskusi tersebut, Puadi menegaskan persoalan data pemilih tidak dapat dipandang sekadar isu teknis administrasi. Ketidakakuratan data beririsan langsung dengan sengketa dan penanganan pelanggaran Pemilu 2024.
“Data pemilih bukan hanya urusan administrasi. Ketidakakuratan data dapat memicu sengketa dan memengaruhi proses penanganan pelanggaran pemilu,” tegas Puadi.
Puadi menilai banyak pelanggaran pemilu berawal dari kegagalan sistem data. Oleh karena itu, pemahaman akademik mengenai data pemilih sebagai bagian dari hukum tata negara menjadi penting untuk memperkuat keadilan pemilu.
Bedah buku ini menegaskan pentingnya data pemilih dalam penanganan pelanggaran pemilu. Data menjadi dasar pembuktian, klarifikasi, dan pengambilan keputusan.
Bawaslu mendorong pendekatan penanganan pelanggaran yang afirmatif dan korektif, tidak hanya menilai kesalahan, tetapi juga melindungi hak pilih warga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan pemilu yang memastikan perlindungan hak konstitusional.
Kegiatan bedah buku juga menjadi sarana pembelajaran bagi akademisi dan penyelenggara pemilu. Kampus diharapkan mengkaji isu data pemilih, sementara penyelenggara pemilu memperoleh perspektif teoritis untuk memperbaiki praktik ke depan.
Foto: Jaka Fajar
Editor: Nofiar
