Kota Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan lima agenda strategis yang perlu menjadi perhatian dalam redesain penanganan pelanggaran administratif. Menurutnya, orientasi penegakan hukum perlu bergerak dari sekadar penyelesaian perkara menuju efektivitas kepatuhan terhadap hukum pemilu.
“Penegakan hukum administratif tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penjatuhan putusan, tetapi harus memastikan pelanggaran dapat dikoreksi, akibat hukumnya dipulihkan, dan putusan benar-benar dilaksanakan,” ujar Puadi dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Kamis (12/11/2026).
Puadi mengatakan agenda pertama adalah penegasan kewenangan dan kedudukan Bawaslu, khususnya dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu yang menunjukkan adanya fungsi pemeriksaan dan pemutusan bersifat quasi-yudisial. Menurutnya, perlu kejelasan mengenai batas kewenangan, standar pemeriksaan, jaminan independensi, serta hubungan kelembagaan Bawaslu dan KPU, dengan tetap menjamin objektivitas dan hak para pihak.
Berikutnya, ia menyampaikan perlunya penyederhanaan prosedur penanganan dengan mempertimbangkan jenis, tingkat keseriusan, kompleksitas, serta dampak pelanggaran agar proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan tetap menjamin keadilan bagi para pihak. Penyederhanaan ini, kata Puadi, bukan untuk mengurangi kualitas pemeriksaan, melainkan agar penanganan berlangsung lebih cepat, tepat, dan tetap adil.
“Agenda ketiga adalah penguatan daya ikat dan pelaksanaan putusan Bawaslu, karena kualitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah perkara atau putusan, tetapi dari sejauh mana putusan tersebut dilaksanakan dan mampu mengoreksi pelanggaran. Selanjutnya, agenda keempat adalah penataan sanksi administratif yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta kemungkinan pemulihan, sehingga sanksi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan dan menjaga integritas pemilu,” jelasnya.
Yang terakhir, lanjut Puadi, adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem penanganan pelanggaran administratif pemilu. Upaya tersebut mencakup peningkatan kompetensi pemeriksaan, kemampuan pembuktian, kualitas pertimbangan hukum, konsistensi putusan di seluruh tingkatan Bawaslu, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintegrasikan pengelolaan perkara, dokumentasi bukti, publikasi putusan, dan pemantauan tindak lanjut secara transparan dan akuntabel.
“Penguatan Bawaslu tidak cukup dimaknai sebagai perluasan kewenangan, tetapi harus disertai kejelasan tanggung jawab, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kewenangan yang kuat harus diimbangi prosedur yang adil, putusan yang mengikat harus didukung pelaksanaan yang efektif, dan independensi harus berjalan seiring dengan transparansi serta pertanggungjawaban publik,” tegas Puadi.
Melalui pertemuan ini, Puadi berharap dapat dirumuskan tiga hasil konkret, yaitu pemetaan persoalan hukum dan kelembagaan berdasarkan pengalaman penanganan pelanggaran administratif pemilu, rekomendasi perubahan ketentuan Undang-Undang Pemilu terkait kewenangan Bawaslu, prosedur pemeriksaan, sistem sanksi, dan efektivitas pelaksanaan putusan, serta arah penguatan kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari persiapan penegakan hukum menuju Pemilu 2029. Ia menegaskan bahwa momentum revisi Undang-Undang Pemilu harus dimanfaatkan untuk membangun sistem penegakan hukum administratif yang lebih sederhana, berkepastian hukum, berkeadilan, dan dapat dilaksanakan demi mewujudkan pemilu yang semakin demokratis, berintegritas, serta dipercaya masyarakat.
Foto: Bhakti Satrio W
Editor: Dey
