Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para jaksa yang hadir dalam Diklat Terpadu Pidana Pemilu untuk memperkuat koordinasi dalam hukum penegakkan pidana pemilu 2024. Supaya ada keselarasan dan jiwa yang sama tentang hukum penegakan pidana pemilu
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) perlu mengakomodir pelaporan secara online dalam laman helpdesk. Ini sebagai upaya Bawaslu mempermudah masyarakat dalam melakukan laporan jika menemukan pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, dengan semangat gotong-royong, maka pemenuhan hak pemilih dapat terpenuhi secara maksimal.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kepada Tim Seleksi (timsel) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mematuhi pedoman yang ada. Meski demikian, dia menjamin timsel akan diberikan keleluasaan dalam melakukan seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
Manado, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pencegahan; Partisipasi Masyarakat; dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty berpesan ke Timsel Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terbuka memberikan informasi kepada publik. Sebab menurutnya, ketika timsel telah dilantik nanti, maka mereka akan berada di ruang publik dan saat itu juga badannya milik publik.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyoroti pentingnya media sosial (medsos) dalam menyebarkan informasi tentang pengawasan pemilu kepada publik. Dia mengatakan hal ini dapat dilihat melalui interaksi yang terjadi di medsos sebagai tolak ukur efektivitas informasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melantik tujuh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023-2028 pada Selasa (9/5/2023) di kantor Bawaslu. Dia menyampaikan anggota Bawaslu terlantik harus siap segera mengawasi hasil DPS dan Pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendapatkan hibah aset tanah dari Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Penerimaan hibah ditandai dengan penandatanganan penyerahan sertifikat yang dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Walikota Tual Adam Rahayaan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berkomitmen untuk memastikan terwujudnya kebijakan pemilu afirmatif bagi perempuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Bawaslu telah menangani sebanyak 81 permohonan sengketa proses pemilu. Jumlah permohonan tersebut tersebar di 18 provinsi yang terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyelesaian pendaftaran bakal calon anggota DPD.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hasil pengawasan tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI membuat sejumlah hasil catatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Tim Seleksi (Timsel) Calon Aanggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 bekerja dengan memperhatikan petunjuk teknis (juknis). Tujuannya, menurut dia, agar timsel dapat melakukan seleksi dengan mengedepankan integritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pemukhtahiran data pemilih (mutarlih) dilakukan secara cermat, berjenjang,, dan membuat saran perbaikan kepada KPU. Menurutnya, pembentukan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah krusial yang paling banyak sengketa, sehingga perlu diawasi secara ketat dan melekat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berharap KPU memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada pengawas pemilu. Hal ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif baik tingkat nasional maupun daerah.
