Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024, UNESCO ajak Bawaslu Bergabung dalam ‘Social Media 4 Peace’
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengajak Bawaslu untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace.

Banyak Pasal Pidana dalam UU Pemilu, Puadi Nilai Jadi Problematik
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sosialisai Perbawaslu Layanan Advokasi Hukum, Totok: Beri Rasa Aman dan Nyaman Kepada Jajaran Pengawas
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan keberadaan Perbawaslu 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam bekerja. Selama, kata dia, jajaran pengawas tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bawaslu Imbau Calon Peserta Pemilu Ikuti Aturan Kampanye di Media
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau calon peserta pemilu yang memiliki kelebihan dana atau memiliki media harus mengikuti aturan berkampanye sesuai peraturan perundangan. Dia berpesan, jangan sampai calon peserta pemilu semena-mena mengkampanyekan dirinya di media, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Audiensi ke Bawaslu, PKS Sampaikan Persoalan DPS Pemilu 2024
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik.

Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi Minta Bawaslu Desak KPU untuk Kembali Mengatur LPSDK
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi meminta Bawaslu untuk mendesak KPU agar kembali mengatur Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Ajak Jemaat GMIM Antiokhia Cibubur Awasi Pemilu, Herwyn Jabarkan Tahapan Krusial Pemilu 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) turut terlibat mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024. Dia pun menjabarkan beberapa tahapan krusial yang perlu diawasi secara bersama.

Bagja Harap Calon Anggota Bawaslu, Miliki Jiwa Berani Tegakkan Hukum Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan calon anggota Bawaslu yang akan berkontestasi dalam seleksi di tingkat daerah, harus memiliki jiwa 'Berani'.

Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara kunci Kursus Kepemiluan Nasional oleh Komite Independen Salam Pemilu (KISP) secara daring, Sabtu (17/6/2023).

Awasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Lolly: Daftar Pemilih Harus Akurat dan Benar
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan 'all out' dalam mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota yang dijadwalkan pada 20-21 Juni 2023. Hal itu dilakukan, kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty demi menjaga kualitas pemilu dan pemilihan 2024 mendatang.

Bagja Minta Anggota Bawaslu PAW Segera Adaptasi dengan Anggota Sebelumnya
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta sepuluh anggota Bawaslu kabupaten/kota sisa masa jabatan 2018-2023 untuk segera melakukan adaptasi dengan anggota yang sudah dilantik sebelumnya.

Cegah ASN Berpolitik Praktis, Totok Ingatkan Pentingnya Akses SILON
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengundurkan diri saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, hal tersebut tercantum sebagai syarat pencalonan dalam PKPU No. 10 tahun 2023. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pentingnya akses silon untuk mengecek data peserta pemilu.

Bawaslu Mimpikan Kemajuan Besar DKPP Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu harapkan kemajuan besar untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam membangun demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, saat memberikan sambutan dalam HUT ke-11 DKPP, di kota Solo, Senin (12/06/2023). 
 
Bawaslu Ajak Pemuda dan Mahasiswa Melek Politik Awasi Pemilu untuk Lahirkan Pemimpin Berintegritas
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak pemuda dan mahasiswa melek politik supaya terlibat dalam terbentuknya kebijakan yang lebih baik lagi. Dia juga mengajak mahasiswa dan pemuda berperan aktif mengawasi Pemilu 2024  sehingga melahirkan pemimpin berintegritas.

Minta Responsif dalam Layanan Advokasi, Totok: Jaga Nama Baik Lembaga
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran Bawaslu menjaga integritas. Menurutnya perlu responsif bekerja sama dalam menjawab kebutuhan layanan advokasi hukum.

Becermin Kasus Pemilu 2019 di Kuala Lumpur, Bawaslu Rancang Pembentukan Gakkumdu Luar Negeri
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pentingnya pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Luar Negeri (Gakkumdu LN), mengingat beberapa kasus tindak pidana pemilu luar negeri yang pernah terjadi sebelumnya.