Totok Ingatkan Jajaran Bawaslu Hati-Hati Gunakan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk hati-hati saat menggunakan anggaran. Sebab, kata dia, penggunaan dana hibah yang tidak transparan bisa menimbulkan masalah, setiap anggaran yang dipakai harus ada rincian yang jelas.

Di Sarasehan Kemasjidan 2023, Bawaslu Sampaikan Batasan Larangan Kampanye di Masjid
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah sebagaimana amanat Pasal 280 Undang Undang Pemilu.

Komunikasi KPU-Bawaslu Kerap 'Naik-Turun', Bagja: Tanda Pemilu Masih Jalan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap pola komunikasi antara KPU-Bawaslu yang sering 'naik-turun' dalam tahapan pemilu, sebagai pertanda baik pemilu masih terus berjalan. Menurutnya, komunikasi Bawaslu tidak selalu sejalan dengan KPU.

Bawaslu Jabarkan Potensi Pelanggaran Kampanye pemilu 2024, Mulai dari pemasangan APK Sampai Adanya Pelibatan Anak saat Kampanye
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan beberapa potensi pelanggaran dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024. Pertama, kata dia, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berupa pemasangan di tempat yang dilarang atau APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang.
 
Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Bawaslu Terapkan Pengelolaan Aset Negara Yang Profesional Dan Modern
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Pengelolaan Aset Negara Yang profesional dan modern dengan mengedepankan asas pemerintahan yang baik (good governance), akan meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan dan aset Barang Milik Negara (BMN) oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bawaslu Samakan Persepsi Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas dengan TNI-Polri
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Anggota Bawaslu Puadi meminta para pengawas pemilu untuk menyamakan persepsi serta mengintegrasikan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran netralitas TNI-Polri. Menurutnya hal ini penting dilakukan supaya Bawaslu bisa mengejawantahkan perintah undang undang dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan prajurit TNI atau Polri.

Bawaslu Bahas Tindak Lanjut Putusan PN Jakpus Mengenai Penundaan Tahapan Pemilu Bersama DPR
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan KPU bersama DKPP, Rabu (15/3/2023). RDP tersebut menyoalkan wacana penundaan pemilu akibat putusan perdata pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Tingkatkan Kapasitas, Bawaslu Gelar Pelatihan Investigasi Bagi Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Mustofa pada :

Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Puslitbangdiklat Bawaslu menggelar pelatihan investigasi bagi 80 Anggota Bawaslu provinsi yang belum lama terlantik. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu.

Bawaslu Dengarkan Keterangan Saksi Partai Prima dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan keterangan saksi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, di Ruang Sidang Bawaslu, Rabu (15/3/2022). Prima sebagai pihak pelapor menghadirkan dua orang saksi, yaitu Farhan Abdhilah Dalimunthe dan Bin Bin Firman Tresnadi.

Rakernis Reserse Polri, Bawaslu Ungkap Sembilan Pelanggaran Pemilu yang Sering Terjadi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Dia mengkritisi banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan.

Lantik 411 PNS Angkatan Lima, Sekjen Minta Kerja Jujur, Disiplin, dan Tanggung Jawab
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah sebanyak 411 orang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) organik angkatan kelima tahun 2021. Ichsan berpesan agar para PNS yang baru terlantik segera bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab.

Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 oleh Partai Prima
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan terlapor KPU. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan laporan dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 oleh Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobi.

'Dies Natalis' ke-67 IPDN, Bawaslu Jabarkan Isu Strategis dan Masalah Pemilu 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjabarkan isu strategis dan permasalahan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 dalam peringatan 'dies natalis' ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya perlu memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan pelibatan dari masyarakat.

Herwyn Harap Seluruh Jajaran Bawaslu Tuntaskan LHK
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap seluruh jajaran Bawaslu bisa menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal ini menurutnya demi menciptakan transparansi kepada publik dan upaya mencapai zona bebas korupsi.

Bawaslu Ingatkan Ketepatan Jumlah dan Waktu dalam Produksi Hingga Distribusi Logistik Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan KPU agar bisa menyusun jadwal pengadaan logistik Pemilu 2024 dengan baik. Hal yang disoroti Herwyn yakni terkait dengan ketepatakan waktu dan jumlah dalam memproduksi hingga mendistribusikan logistik Pemilu 2024.