Setahun Jelang Pemungutan Suara, Seluruh Pengawas Pemilu Siap Siaga Awasi Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar apel kesiapan pengawasan Pemilu Serentak 2024 jelang satu tahun pelaksanaan pemungutan suara. Apel ini merupakan momentum bagi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk fokus menciptakan Pemilu 2024 yang jujur, berintegritas, dan berkeadilan.

Lantik Anggota Bawaslu Kalbar Periode 2023-2028, Bagja Instruksikan untuk Cepat Adaptasi
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat periode 2023-2028 dapat cepat adaptasi dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Hal ini dia sampaikan saat pelantikan di Gedung Bawaslu Selasa (14/2/2023).

“Teman-teman yang masih baru mungkin belum pernah di penyelenggara. Kami harap untuk melakukan adaptasi cepat. Tentu akan banyak penyesuaian, tapi saya kira sudah terlatih untuk hal tersebut. Saat fit and proper juga terlihat bahwa teman-teman bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada,” ungkap Bagja.

Bawaslu Sambut Baik Ajakan Kerja Sama dari Komite Nasional Disabilitas
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyambut baik ajakan kerja sama dari Komite Nasional Disabilitas (KND). Dalam waktu dekat, Bawaslu akan merumuskan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bersama KND. Demikin kesimpulan dalam audiensi yang digelar di lantai 2 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Siaga Pengawasan Bawaslu DKI, Lolly Minta Seluruh Jajaran Tingkatkan Kewaspadaan
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Satu tahun menjelang Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan untuk seluruh jajaran Bawaslu provinsi hingga Bawaslu kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi seluruh proses tahapan.

"Siaga pengawasan menjadi alarm untuk kita semua meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga demokrasi," jelas Lolly dalam kegiatan Pengarahan Siaga Pengawasan Pemilu, Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Kutip Pesan Presiden Joko Widodo, Bagja Minta Jajaran Pengawas Pemilu Tegas Awasi Mutarlih
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu tegas mengawasi pemutakhiran data pemilih (mutarlih) yang tengah dilakukan oleh KPU. Ketegasan itu kata dia, juga merupakan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat saat membuka Konsolidasi Nasional, pada akhir 2022 lalu.

Jalin Kerja Sama dengan Tiktok, Bawaslu Harap Ada Tautan Info Khusus Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dengan Tiktok Indonesia siap menjalin kerja sama untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat digital yang positif untuk demokrasi. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap akan ada tautan (link) khusus terkait informasi Pemilu 2024 dan reporting channel (chanel pelaporan) khusus pemilu hadir dalam platform Tiktok.
 
Puadi Ajak Kaum Muda Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat terlibat mengawasi tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Menurutnya, masyarakat, termasuk kaum muda dapat berpartisipasi dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu.
 
Sampaikan Urgensi Pengelolaan Data Pelanggaran Pemilu, Jajaran Bawaslu Diharap Miliki Catatan Pelanggaran
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Puadi mengatakan pentingnya pengawas pemilu memiliki catatan pelanggaran guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu berulang. Puadi juga menganggap  pelanggaran pemilu yang berulang sebagai salah satu urgensi pengelolaan data pelanggaran Pemilu.
 
Dalam Rapimnas Polri, Bawaslu Harap Kerja Sama Jaga Pemilu 2024 Makin Erat
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Bawaslu bisa menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga pelaksanan Pemilu 2024 yang semakin erat. Menurutnya bentuk kerja sama dan kolaborasi itu mulai dari mencegah hoaks, ujaran kebencian, politik Identitas, dan potensi ancaman lainnya di media siber.

“Serta kolaborasi pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ucapnya dalam diskusi panel Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Polri Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Bawaslu Bersama KPU, KPI, dan Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas Pengawasan Pemberitaan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers membentuk Gugus Tugas pengawasan dan pemantau pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pembentukan Gugus Tugas ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama saat Puncak Hari Pers Nasional di Medan, Kamis (9/2/2023).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap penandatanganan keputusan bersama bersama Gugus Tugas dapat menurunkan tensi dan ketegangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Puadi Apresiasi Peluncuran Buku Saku Pelaporan Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengapresiasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan buku saku pelaporan penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya hal ini berkesinambungan dengan prinsip Bawaslu yang ingin lebih transparan dan lebih dipercaya oleh publik.

Hal ini tertuang dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu melalui aplikasi pelaporan yang terintegrasi, harus dapat dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan.

Rakor dengan KSP, Herwyn Tekankan Perlunya Dukungan Pemerintah dalam Sarana dan SDM Bagi Bawaslu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan perlunya dukungan pemerintah bagi Bawaslu berdasarkan sarana prasana dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Hal tersebut dia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi untuk Optimalisasi Fasilitasi Dukungan Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu 2024 diadakan secara daring (dalam jaringan) oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (8/2/2022).

Permudah Masyarakat Lakukan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Luncurkan Jarimu Awasi Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan aplikasi 'Jarimu Awasi Pemilu'. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif tersebut dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.

Cegah dan Tindak Pencucian Uang dalam Dana Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu-PPATK Jalin Kerja Sama
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Upaya tersebut direalisasikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Dalam penandatanganan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap kerja sama ini penting mengingat Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang bertugas menjalani fungsi pengawasan.

RDP bersama Komisi II, Kemendagri, DKPP dan KPU; Bawaslu Buat SE Pengawasan Penataan Dapil
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu telah membuat Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Hal itu dikatakannya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, DKPP dan Bawaslu, yang hasilnya menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.