Upaya Cegah Konflik dan Pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu Diminta Manfaatkan Data dalam IKP 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.

“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, (16/12/2022).  

Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu Harap Semua Daerah Tetap Kondusif
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Totok Persilakan Partai Ummat Ajukan Sengketa ke Bawaslu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mempersilakan Partai Ummat untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran verifikasi faktual atau sengketa proses Pemilu 2024. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat jumpa pers di Media Center Bawaslu, Kamis, (15/12/2022).

“Silakan lapor ke Bawaslu. Partai Ummat memiliki waktu sampai Senin 19 Desember 2022,” jelasnya.

Hasil Pengawasan Tahapan Verfak, Bawaslu Temukan Lima Masalah
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan lima masalah dalam tahapan pengawasan verifikasi faktual (verfak) dan verfak perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, lima masalah ini memengaruhi efektifitas pelaksanaan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Belum Masuk Waktu Kampanye, Bawaslu Imbau Bakal Calon Presiden Tak Curi Start
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menghimbau kepada bakal calon presiden (bacapres) tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start terhadap kampanye pemilu. Sebab saat ini bukan waktunya untuk berkampanye.

“Undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye,” katanya saat jumpa pers di Media Center Bawaslu, Jakart, Kamis, (15/12/2022).

Bawaslu Awasi Langsung Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi langsung pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. Pengawasan secara melekat dilakukan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan tiga anggota Bawaslu yakni Lolly Suhenty, Puadi, dan Herwyn JH Malonda, juga Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Bawaslu La Bayoni, di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
 
Bawaslu Awasi Penyerahan DP4 Dalam dan Luar Negeri ke KPU
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawasi secara langsung penyerahan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik dalam negeri maupun luar negeri (DP4LN). Dalam penyerahan tersebut, pengawasan melekat dilakukan untuk memastikan prosesnya sesuai dengan prosedur. 
 
Dia menjelaskan DP4 ini akan digunakan KPU untuk pemutakhiran daftar pemilih. Lolly pun menegaskan ketika tahapan pemutakhiran daftar pemilih hal ini akan diawasi oleh Bawaslu.
 
Bawaslu Raih Predikat Lembaga Informatif untuk Kelima Kali, Puadi Harap Diikuti Bawaslu Daerah
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali meraih predikat informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022. Raihan ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS). Anggota Bawaslu Puadi berharap prestasi ini dapat diikuti Bawaslu daerah.

Penganugerahan KIP 2022 diterima langsung Puadi. Baginya, prestasi ini merupakan bukti pengakuan kerja-kerja Bawaslu dalam mewujudkan akses informasi publik berdasarkan metode penilaian yang terukur.

Anugerah Kehumasan, Lolly: Humas Garda Terdepan Menyampaikan Informasi Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai kehumasan Bawaslu harus mampu jadi adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu. Hal itu disampaikannya dalam puncak acara Anugerah Kehumasan Awards, Senin (12/12/2022).

"Kehumasan Bawaslu adalah garda terdepan. Di mana saat ini kehumasan Bawaslu dituntut memenuhi ekspektasi publik, berkenaan dengan Pemilu 2024" kata Lolly.

Totok Tegaskan Divisi Hukum sebagai Lentera Divisi Lain dan Peserta Pemilu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan peran divisi hukum menjadi sangat penting dalam memberikan lentera dalam setiap detail-detail langkah semua divisi lain Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Dirinya meyakinkan, pembentukan regulasi oleh Bawaslu bertujuan memberikan rasa nyaman peserta pemilu dalam kontestasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jaga Agar Kondusif, Bawaslu Imbau Warga Negara Tak Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak melakukan atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Dia mengingatkan untuk saat ini tidak melakukan aktivitas politik yang mengarah pada dukungan dan/atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah.

"Kami mengimbau dan mengingatkan agar para pihak untuk menahan diri karena ini sangat menganggu proses-proses kedepan atau mengganggu kondusifitas Pemilu 2024," cetus Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Bawaslu Beri Kesempatan Laporan Dugaan Penandatanganan Petisi Dukungan Presiden di Masjid untuk Lengkapi Alat Bukti
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan kesempatan kepada pelapor dugaan penandatanganan petisi dukungan jadi presiden di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk melengkapi alat bukti laporan selama dua hari. Laporan tersebut dilaporkan oleh MT dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/RI/00.00/XII/2022 pada 7 Desember 2022.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan, laporan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil.

Plh Sekjen Dorong Humas Bawaslu Maksimalkan Media Sosial
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal (Plh Sekjen) Bawaslu La Bayoni menyampaikan humas Bawaslu perlu memaksimalkan media sosial yang dimiliki untuk menjadi sarana komunikasi dan edukasi pengawasan Bawaslu.

La Bayoni atau yang akrab disapa Boy itu memperkirakan sekitar 50 persen calon pemilih Pemilu 2024 aktif di media sosial. Untuk itu, pesan dia, pesan-pesan yang bermakna dan menambah pengetahuan masyarakat dapat disampaikan secara kreatif melalui media sosial.

Bagja Imbau Jajaran Pengawas TPS Diberi Pelatihan Persoalan Netralitas ASN
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu diberikan pelatihan terkait penanganan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai persoalan netralitas ASN perlu diantisipasi.

Laporan Tahunan Harus Disusun Lengkap, Herwyn Harap Bisa Dibagikan ke Publik
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta penyusunan laporan tahunan Bawaslu disusun secara komprehensif dan detail terkait kerja-kerja kelembagaan pada tahun 2022. Dia juga berharap laporan itu tidak hanya dijadikan sebagai arsip semata, melainkan diterbitkan dalam buku agar bisa dibaca oleh masyarakat.

"Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita ke publik, agar publik bisa tahu output/ capaian kerja-kerja kita (Bawaslu)," cetusnya dalam Rapat Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2022 di Tangerang, Jumat (9/12/2022).