Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyoroti adanya potensi politik transaksional saat kampanye Pemilu dan Pemilihan 2024. Salah satu penyebabnya adalah pola kampanye yang lebih mengarah kepada pencitraan ketokohan individu.

“Hal tersebut menjadi potensi munculnya politik transaksional, seperti suap politik atau politik uang yang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu,” ucap Puadi dalam Diskusi dengan tema Alat Kerja Pengawasan Kampanye di Jakarta, Jumat (09/12/2022).

Enrekang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalaludin berharap adanya Pojok Baca Digital (Pocadi) di Bawaslu Kabupaten Enrekang dapat meningkatkan minat baca dan pengetahuan kepemiluan bagi Masyarakat. Dia berharap Bawaslu Kabupaten Enrekang dapat mengkombinasikan antara Pocadi dengan Pojok Pengawasan, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) , dan literasi lainnya yang berkaitan kepemiluan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan perlunya memperkuat data pengawasan baik di pusat (Bawaslu RI) hingga daerah, (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota). Sinkronisasi data ini menurutnya akan dilakukan dengan menyandingkan hasil data pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol), verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang tengah berlangsung.

Cikarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi meningkatkan pelayanan publik, Bawaslu melakukan evaluasi terhadap aplikasi 'online'. Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan, hal ini dapat memperbaiki jaringan infrastruktur berbasis elektronik mulai dari pemetaan berita, sistem pemantauan (monitoring) sekaligus evaluasi, dan pembelajaran jarak jauh.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Gedung Bawaslu, Kamis (8/12/2022).

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, tanah tersebut rencananya akan dibangun untuk kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Tetapi, pembangunan tidak bisa segera dilakukan. Sebab, Bawaslu menjadi salah satu lembaga yang mendapat moratorium dari Kementerian Keuangan terkait pembangunan gedung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan menjaga kemandirian Bawaslu dalam membuat keputusan, jadi salah satu prinsip dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Workshop Nasional Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Demokrat bertema: Etika Penyelenggara dan Tata Cara Pengaduan di Bawaslu di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

"Kita (Bawaslu) selalu berupaya menjaga kemandirian dalam membuat dan mengambil segala kebijakan," tegas dia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap konsolidasi nasional alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) lahirkan ide dan gagasan yang baru dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Hal itu dikatakan Bagja saat membuka konsolidasi melalui daring dengan tema Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis, Rabu (7/12/2022) malam.

"Kembangan pola yang sebelumnya, misalnya ide dan gagasan terhadap masyarakat rentan, disabilitas, dan adat," ungkapnya.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan seluruh anggota dan jajaran Bawaslu daerah dapat menjalankan peran sebagai humas Bawaslu. Maka dia meminta seluruh jajaran dapat memanfaatkan media sosial menjadi wadah sosialisasi.

"Anda adalah humas bagi Bawaslu, kami ke depan akan melakukan berbagai program untuk meningkatkan hal ini," pesan dia saat menutup Rapat Koordonasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bali, Selasa (6/12/2022).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan gotong royong perlu ditanamkan dalam Pemilu 2024. Menurutnya konsep gotong royong dapat diwujudkan dalam pengawasan partisipatif.

"Artinya, menggerakan seluruh lapisan masyarakat pada untuk bergotong royong dalam melakukan pengawasan pemilu," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bali, Selasa (6/12/2022) malam.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan soal banyaknya potensi sengketa proses pada Pemilu 2024. Untuk itu, ajak dia, seluruh divisi Bawaslu harus melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap tahapan pemilu yang saat ini sudah berjalan.

Dia juga mengingatkan kepada divisi penyelesaian sengketa, menyiapkan diri menghadapi kemungkinan sengketa. Salah satunya membaca ulang sejarah penyelesaian sengketa pada Pemilu 2019.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah lentera Bawaslu. Alasannya, kata dia, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa banyak melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan Bawaslu.

"Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah lentera bagi divisi lain yang menerangi kegiatan pengawasan pemilu," ujarnya Hal ini disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Teknis Gelombang IV, Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024. Selasa, (6/12/2022) di Nusa Dua, Bali.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam politik, dapat dimulai dengan peningkatan literasi sehingga lebih kritis dalam menentukan pilihan dan terlibat dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, dia merasa perlunya para calon perempuan berjuang dari awal proses kontestasi politik praktis.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu  telah menyempurnakan Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Diantara penyempurnaan itu, kata anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dengan adanya kluster-kluster agar mempermudah pemohon dan termohon.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu perlu menjadi etalase pemilu secara khusus, bahkan menjadi pusat kajian hukum dan politik terdepan di Indonesia secara umum. Untuk mendorong itu, kata dia, perlu adanya pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang memadai, baik segi sarana prasarana maupun aspek koleksi.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu merumuskan strategi pengawasan Pemilu 2024 salah satunya berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Pasalnya, kata dia, IKP merupakan sistem peringatan dini (early warning system) yang dapat memetakan kerawanan apa saja yang mungkin terjadi.