Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, soliditas merupakan salah satu nilai dan juga syarat yang wajib diimplementasikan oleh pengawas pemilu. Itu disampaikannya dalam Rapat Pemantapan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (15/9/2022).
"Soliditas dalam arti memperkuat kerjasama dan saling belajar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menunjang pelaksaan tugas," katanya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menolak tujuh laporan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU dalam sidang administrasi di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (13/09/2022).
"Mengadili, menyatakan terlapor (KPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Puadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu semakin meningkatkan pelayanan permintaan data dan informasi. Sebab, dia melihat menjelang Pemilu 2024 publik akan menyorot kerja-kerja Bawaslu secara masif. Maka perlu diperhatikan kembali informasi yang akan keluar untuk publik mana yang dapat diekspos dan tidak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR menyetujui enam Rancangan Perbawaslu yang diajukan oleh Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (12/09/2022). Enam Perbawaslu yang disampaikan adalah hasil pembahasan dalam Rapat Konsinyering pada 9 September 2022 lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Humas Bawaslu tengah merancang konsep komunitas digital pengawasan partisipatif untuk Pemilu Serentak 2024. Komunitas digital pengawasan partisipatif ini merupakan konsorsum/forum multi pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan disinformasi di dunia digital yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan, Bawaslu terus berupaya memperkuat pengawasan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya dengan melalukan analisis beban kerja Bawaslu kabupaten/kota dan pengawas Adhoc.
"Analisis tersebut merupakan langkah awal Bawaslu melaksanakan pengawasan Pemilu Serentak 2024," katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) Desain Kelembagaan dan Analisis Beban Kerja Pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc di Tangerang, Jumat malam (9/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 Partai IBU dengan Laporan Nomor 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Pelita Nomor: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022.
"Memutuskan Terlapor (KPU) secara sah tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024," kata Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja, di Jakarta, Jumat (8/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sempurnakan enam rancangan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui forum tripartid. Pertemuan yang diinisiasi oleh Bawaslu tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Bawaslu antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU, dan DKPP beberapa waktu silam.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan SosialisasI Pencegahan Sengketa Proses Pemilu 2024 kepada 24 partai politik yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Persidangan Bawaslu Muhammad Zarwan mengatakan, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dan sengketa proses pemilu
"Diharapkan kepada calon peserta pemilu untuk mengikuti semua peraturan yang telah kita sepakati bersama," ucapnya Jumat, (09/09/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memprediksi politik identitas akan digunakan oleh oknum politisi pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh agama dalam mencegah politik identitas. Perihal pertama yang harus disepakati kedua belah pihak adalah defenisi tentang politik identitas.
"Pertama, kita (Bawaslu dengan Tokoh Agama), harus menyepakati defenisi tentang politik identitas dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)," katanya di Jakarta, Kamis, (8/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Partai Kedaulatan dengan nomor 014/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022 dan Partai Reformasi nomor 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022. Dalam sidang ini, majelis memeriksa tiga saksi fakta dari Partai Kedaulatan sedangkan Partai Reformasi tidak menghadirkan saksi. Sedangkan pihak terlapor yaitu KPU RI tak menghadirkan saksi fakta maupun saksi ahli.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus memerhatikan pembaharuan penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Lolly mengusulkan analis Bawaslu menggunakan data internal dalam memperkaya sumber data penelitian IKP.
"Yang penting data internal Bawaslu digunakan seutuhnya, yaitu data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran maupun sengketa," katanya di Jakarta, Senin, (5/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kembali menggelar sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Puadi dan didampingi Herwyn J.H. Malonda dengan nomor laporan 011/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dari Partai Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dengan pelapor Farhat Abbas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyusunan Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu bisa meningkatkan tingkat validitas data IKP.
Untuk diketahui, Puslitbangdiklat bawaslu tengah merencanakan pembaharuan dalam menentukan dimensi temporal, unit analisa, dan tingkat pengukuran IKP. "Validitasnya katakan lah 99 persen," terangnya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Puslitbangdiklat Bawaslu di Jakarta, pada Minggu (4/9/2022).
