Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melantik delapan anggota Bawaslu dan Panwaslih tingkat kabupaten/kota untuk penggantian antarwaktu (PAW) masa jabatan 2019-2023. Pengucapan sumpah dan janji disaksikan langsung dua anggota Bawaslu, yakni M Afifuddin dan Fritz Edward Siregar di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Selamat kepada saudara-saudara yang terpilih sebagai anggota Bawaslu, panwaslih kabupaten/kota menggantikan beberapa anggota yang berhalangan atau ada yang meninggal dunia," ucap Abhan dalam sambutannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri sidang perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda keterangan pihak termohon dari pihak DPR, Kemendagri, Kemenkumham, dan presiden.

Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pilkada Serentak 2020 segera dimulai, Bawaslu pun bersiap menghadapi pesta demokrasi yang akan dilakukan di 270 daerah pada 23 September 2020.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu yang akan mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus berani meminimalisir terjadinya politik uang. Baginya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu dan KPU.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pentingnya mewujudkan pemilu demokratis, ditekankan sebagai pesan Bawaslu kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Balikpapan (Uniba) tahun 2019. Hal ini menurut Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, bertujuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagai sarana rakyat memilih calon pemimpin dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, persoalan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota bisa selesai ditandatangani sebelum tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai, yakni pada 26 Oktober 2019. Hal ini baginya agar Bawaslu tidak terlambat mengawasi tahapan pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, setidaknya ada empat rintangan dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya, masalah yang dihadapi Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembahasan dana hibah dengan pemerintah daerah (pemda), antara lain permasalahan administrasi, peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran daerah, dan lain sebagainya.

"Inilah masalah yang dihadapi oleh pengawas pemilu untuk mendapatkan anggaran daerah," katanya di Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, para pemangku kepentingan seharusnya melakukan evaluasi terhadap penanganan pidana pemilu di Indonesia. Berbicara Sentra Gakkumdu, menurutnya, bukan hal baru dalam pilkada karena sudah ada sejak 2004.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam meningkatkan kapasitas kerja pengawas Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020, maka perlu dibuat modul bimbingan teknis (bimtek). Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, materi modul dalam bimtek dari lintas divisi.

Abhan mengungkapkan, jajaran pengawas Ad hoc merupakan tulang punggung kerja pengawasan pemilu. Karenanya, dia berharap berbagai materi pengawasan dan metode simulasi sebaiknya ada dalam modul bimtek ini.

Parapat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta kepada Bawaslu daerah yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang. Menurutnya, satgas tersebut bakal merumuskan cara mencegah dan mengawasi terjadinya politik uang sekaligus melakukan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat politik uang.

"Satgas harus bekerja keras memberantas politik uang," katanya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Parapat, Sumatra Utara, Senin (21/10/2019) malam.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum serta tantangan pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020 terutama dalam hal regulasi. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan peserta yang merupakan mahasiswa, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam seminar nasional bertema: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/10/2019).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sudah saatnya dipromosikan. Meski, wacana kelembagaannya terpisah atau  tidak dengan Bawaslu masih simpang siur, namun dia berpendirian fungsinya bisa menghadirkan kepastian keadilan pemilu.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, menjadi mediator perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 akan datang harus mengedepankan etika. Menurutnya, harus bisa adil dengan memperlakukan seluruh pihak secara sama.

Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Di sela kegiatan Seminar Nasional bertajuk: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/10/2019) sore, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyempatkan diri beromansa.

Afif—begitu dia biasa disapa—menyempatkan waktu bertemu dan bersilaturahmi mengenang tempatnya menempuh pendidikan dulu. Hal ini pula guna memberikan motivasi diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetisi diri siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jember, Jawa Timur.

Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.

Dewi menilai, forum evaluasi ini penting sebagai wadah untuk menggali kelebihan dan hambatan Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.