Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal memulai perekurut pengawas kecamatan untuk Pilkada 2020 pada November 2019. Peluncuran pengumuman seleksi disosialisasikan pada akhir Oktober ini.

"Panwascam (Pilkada 2020) segera kita bentuk, sehingga Desember kita sudah ada panwascam," ungkap Ketua Bawaslu Abhan dalam Foccus Group Discussion Pemetaan Permasalahan Hukum Perbawaslu Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Probolinggo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaku, punya cita-cita ingin menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu. Nantinya masyarakat, mahasiswa, akademisi dan semua stakeholder yang terkait bisa belajar dan menggali informasi dari Bawaslu.

Dewi meminta Bawaslu seluruh tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar membuat laporan penanganan pelanggaran pemilu disertai informasi yang lengkap dan tampilan menarik. Supaya menggoda minat masyakat untuk membaca dan memahami isi laporan.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang paling konsisten menegakkan aturan pemilu.

Ini terlihat salah satunya saat pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2019 lalu, di mana Bawaslu meloloskan mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019 karena aturan yang termuat dalam Peratutan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, kerja pengawas Bawaslu bantu Indonesia menemukan pemilu pas bagi Indonesia. Karena menurutnya, pemilu Indonesia masih dalam bentuk mencari teknis yang tepat. "Bukan yang bagus, tetapi kita mencari pemilu yang cocok," katanya di Semarang, Senin (14/10/2019).

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Para akademisi berharap Bawaslu bisa memperbanyak hasil kajian penelitian tentang pengawasan pemilu. Sebab, belum banyak buku terkait pengawasan pemilu. Demikian kesimpulan dari Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Program Riset Review Pilkada Serentak di Semarang, Minggu (13/10/2019).

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peduli gempa di Maluku, Bawaslu kunjungi pengungsi dan menyalurkan bantuan korban gempa di Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan bantuan kemanusiaan kali kedua ini diberikan jajaran Bawaslu pusat dan jajaran Bawaslu Maluku, Minggu (13/10/2019).

Semarang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengibaratkan, bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu ke depan sebagai tempat penelitian dan pengembangan teknis pengawasan pemilu. Dengan demikian, Bagian ATP3 Bawaslu harus bekerja keras untuk memberikan dukungan kajian dan penelitian terkait pengawasan pemilu.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu melakukan kajian mendalam terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengajak seluruh CPNS Bawaslu untuk menikmati dan membangun perasaan gembira dalam bekerja. Hal ini dia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Bagi CPNS Bawaslu Tahun 2019 Gelombang III di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Afif memahami, motivasi dalam pekerjaan pada masing-masing peserta kegiatan tersebut berbeda-beda. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa peserta tidak ada keinginan untuk menjadi PNS.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap kinerja aplikasi Siwaslu (sistem pengawasan pemilu) pada Pemilu 2019 harus dipertahankan. Menurutnya, kehadiran Siwaslu membawa banyak manfaat, salah satunya memudahkan Bawaslu dalam melihat segala macam dinamika yang terjadi pada saat hari pemungutan suara.

"Saya melihat Siwaslu jauh lebih baik. Ini perlu dipertahankan. Karena ekspektasi publik sudah tinggi sekali," katanya dalam Diskusi Evaluasi Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (12/10/2019) sore.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro memberikan tantangan kepada para CPNS Bawaslu untuk berinovasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Dalam kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi CPNS Bawaslu Tahun 2019 Gelombang III, Sabtu (12/10/2019), dia memberikan empat tantangan kepada para peserta.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) diibaratkan sebagai sistem yang dikelola dengan harga kaki lima namun memiliki kualitas setara dengan hotel bintang lima. Secara sistem sangat sederhana tetapi memiliki manfaat yang luar biasa.

Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Mochammad Afiduddin dalam Diskusi Evaluasi Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (12/10/2019) sore.

"Harganya masih kaki lima. Namun masih ada momentum untuk dikembangkan," ujarnya.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada persoalan mekanisme penanganan sengketa pada Pilkada Serentak 2020. Alasannya, masih ada ketidaksesuaian antara aturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengimbau Bawaslu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu mempersiapkan diri dalam mengantispasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, semua perlu dipetakan dengan analisis.

Afif melihat saat ini kepercayaan publik tidak hanya berdasarkan analisis kata, tapi juga angka-angka. Dia menambahkan, jika rezim kepercayaan publik saat ini sudah berubah ke arah penelitian dan analisis yang terukur.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan seluruh pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk belajar mengambil foto formulir C1-Plano yang baik menggunakan 'hand phone". Sebab, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, banyak pengawas yang memotret C1 Plano kurang jelas.

"Foto yang kurang jelas atau blur sangat menyulitkan ketika ingin menyandingkan data. Karena tulisan dan angkanya tidak terlihat," katanya dalam Diskusi Evaluasi Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/10/2019) malam.