Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan tak menerima dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dua laporan yang dibuat Zaini Rahman dan M Nizar Zahro ini terkait objek penghitungan suara pemilihan legislatif (pileg) DPR RI di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).

Laporan pertama atas pelapor Zaini teregister di Bawaslu dengan Nomor 11/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Terlapor adalah KPU Kabupaten Bangkalan dengan objek laporan mengenai perbedaan hasil penghitungan suara antara form DB1 DPR RI dengan form DA1 DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menyikapi proses rekapitulasi suara secara menyeluruh, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi kepada Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. Menurutnya, kinerja Bawaslu provinsi sangat baik dalam mengawasi Pemilu 2019. Selain itu, Ketua Bawaslu Abhkan menambahkan ikut memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah melakukan rekapitulasi tepat waktu. 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Proses pengesahan rekpitulasi suara Provinsi Papua yang banyak ‘dibumbui’ aksi protes keberatan dari saksi peserta pemilu 2019 membuat Ketua Bawaslu Abhan angkat bicara. Menurutnya segala macam keberatan tersebut bisa ditempuh lewat jalur hukum seperti laporan ke Bawaslu, menempuh sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), atau membuat aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang pendahuluan, hari ini Senin (20/5/2019), Bawaslu memutuskan tak menerima dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu,  Bawaslu menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi jaringan internet.

Per tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu menyediakan aplikasi Helpdesk Keuangan yang menjadi sarana tanya jawab dan berdiskusi terkait pengelolaan keuangan untuk seluruh jajaran sekretariat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Rekapitulasi suara ulang Kuala Lumpur, Malaysia hanya untuk surat suara melalui metode pos yang diterima paling lambat 15 Mei 2019. Demikian hasil rekomendasi Bawaslu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang berlangsung sejak Minggu (19/5/2019) malam hingga Senin (20/5/2019) dini hari.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menghormati peserta pemilu yang berencana mengadukan penyelenggara pemilu di Papua Barat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini menanggapi adanya saksi Partai Demokrat yang mengklaim menemukan indikasi pelanggaran kode etik dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten di Papua Barat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Penetapan rekapitulasi suara nasional provinsi Jawa Barat (Jabar) berjalan lancar, Ketua Bawaslu optimistis penetapan hasil pemilu selesai sesuai target. Pasalnya, penetapan rekapitulasi sudah mencapai 27 provinsi, sehingga tersisa tujuh provinsi lagi.

Proses penetapan rekapitulasi suara untuk Jabar sendiri dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Menurut Abhan, Jabar merupakan provinsi dengan suara terbanyak dengan sebelas daerah pemilihan (dapil).

Jakarta, Badan Pengawas PemiliUmum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan proses pemilu dengan mendokumentasikan formulir C1 plano.

Fritz mencontohkan yang dilakukan lembaga dan komunitas yang tergabung dalam Gerakan Ayo Nyoblos Ayo Pantau dalam aplikasi 'Kawal Pilpres' berhasil menghimpun foto formulir C1 plano sebanyak 41,52 persen dari total tempat pemungutan suara (TPS) secara nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, jalannya proses pemilu 2019 masih panjang. Karena itu, dia meyakini, mekanisme evaluasi belum bisa dilaksanakan lantaran saat ini masih tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terkait laporan pelanggaran administrasi quick count, Bawaslu memutuskan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei. KPU diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara lembaga survei yang melalukan penghitungan cepat pemilu 2019 tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar prosedur dalam melakukan input data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Karenanya, Bawasu memerintahkan KPU segera melakukan perbaikan sesuai proseudur dan tata cara yang berlaku.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data dalam situng," kata Ketua Majelis, Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di kantor Bawaslu, Kamis (16/5/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lagi-lagi Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan KPU tingkat provinsi yang tak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Kali ini, KPU Sumatera Barat (Sumbar) tak menjalankan PSU di tujuh TPS, dari total 108 TPS hasil rekomendasi Bawaslu Sumbar.

"Ada tujuh TPS yang tidak dilaksanakan PSU. Apakah kami boleh diberitahu dasar kenapa 7 TPS tidak dilaksanakan," tanya Fritz dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional di kantor KPU Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan mempersilakan para peserta pemilu untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional hasil Pemilu 2019. Menurutnya, pengajuan koreksi sebagai salah satu hak peserta pemilu.

"Jika ada keberatan, silakan lapor kepada kami (Bawaslu). Gunakan mekanisme yang ada," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).