Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno melakukan kunjungan Bawaslu untuk meninjau kantor Bawaslu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari permohonan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro terkait permintaan penambahan fasilitas kantor.

Gunawan menjelaskan, Bawaslu melakukan pengembangan organisasi dengan adanya deputi dan struktur lainnya. "Jika hanya menggunakan gedung yang sekarang, dipastikan akan kekurangan ruangan untuk struktur yang baru," jelas Gunawan, Selasa (14/11/2017).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan pelapor dan terlapor, Selasa (14/11/2017), di Gedung Bawaslu Jakarta.Dalam sidang yang dimulai pukul 14.20 WIB tersebut pelapor menyampaikan kesimpulannya dan menyerahkan kepada sekretaris sidang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Pakar Teknologi Informasi (TI) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hasyim Gautama yang menjadi ahli dalam sidang mendengarkan keterangan ahli dari Bawaslu, Senin (13/11/2017) mengatakan, sebuah lembaga pelayanan publik yang menyelenggarakan sistem elektronik harus memiliki standar SNI 27001.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tahapan pencalonan Pilkada 2018 akan dimulai di bulan Januari 2018. Jajaran pengawas daerah diminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan yang rentan terjadinya sengketa pemilihan ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tahap III di Jakarta, Minggu (12/11/2017) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bambang Eka Cahya Widodo, saksi ahli yang dihadirkan Partai Idaman, Partai Bhineka, dan Partai Rakyat dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu menuturkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memiliki banyak titik lemah. Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadikan Sipol sebagai penentu apakah sebuah partai yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dapat lanjut pada tahapan verifikasi administrasi ataukah tidak, dinilai tidak tepat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Riawan Tjandra, Ahli Hukum Adminstrasi Negara yang dihadirkan Bawaslu dalam sidang penanganan pelanggaran dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Jumat (10/11/2017), menekankan bahwa legalitas dokumen yang tercetak atau tertulis lebih kuat dibandingkan dokumen elektronik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi Sistem Informasi Politik (Sipol) yang banyak menjadi pokok laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -Dalam sidang lanjutan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, Kamis (9/11/2017), Partai Bulan Bintang (PBB) menghadirkan dua ahli, yakni Prof Zainal Arifin Husain sebagai ahli Administrasi Negara dan Nasrullah sebagai Ahli Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sidang pembuktian penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 001 s.d. 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 memasuki tahapan mendengarkan keterangan ahli. Ahli pertama yang dihadirkan oleh Pelapor adalah Deris Fajar Hermawan yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu untuk laporan dengan nomor register 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dan dilanjutkan dengan sidang untuk laporan nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 di Kantor Bawaslu, Kamis (9/11/2017). Agenda sidang pembuktian ini adalah mendengarkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Pelapor.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu kembali menggelar sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu di Kantor Bawaslu, Kamis (9/11/2017).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di KPU, kembali digelar Bawaslu. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menjadi parpol yang menjalani sidang pemeriksaan tersebut dengan menghadirkan enam orang saksi.Dalam aduannya ke Bawaslu, PPPI melaporkan seringnya terjadi eror dalam Sipol dengan tidak adanya konfirmasi dari pihak KPU, PPPI juga menilai pengguna

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat duduk di kursi terlapor dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan pelapor Partai Rakyat, Rabu (8/11/2017). Meski demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap melanjutkan sidang

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Memasuki Pemilu 2019, Bawaslu akan dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, yaitu Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Situasi ini tentu akan berkonsekuensi langsung pada tugas-tugas pengarsipan yang akan dilakukan jajaran sekretariat Jenderal Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kembali digelar dengan agenda mendengarkan tanggapan dari terlapor yaitu KPU di Ruang Sidang Gedung Bawaslu, Lantai 4 Jakarta, Senin (6/11/2017) pagi. Dalam tanggapannya, KPU menolak seluruh dalil pelapor.

Terhadap gugatan pelapor kepada terlapor, maka terlapor dalam hal ini KPU berdalil bahwa telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menggelar rapat koordinasi finalisasi penyusunan Sistem Keamanan Klasifikasi Arsip (SKKA) di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Finalisasi penyusunan SKKA berdasarkan peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan Arsip ini bertujuan untuk melengkapi struktur dalam tata kelola arsip.