Pimpinan Bawaslu Tekankan Efiesiensi Anggaran
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas menekankan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan, Bawaslu harus mengupayakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan. Hal tersebut, kata Endang, merupakan dukungan Bawaslu sebagai lembaga negara yang mendukung program pemerintah dalam efisiensi anggaran negara.

 

Bawaslu Targetkan Raih WTP 2016
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu kembali menargetkan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Sebagaimana di tahun 2015, Bawaslu menerima predikat WTP setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Muhammad: Regulasi Pemilu Harus Tegas Seleksi Calon
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad menilai, aturan mengenai Pilkada sekarang ini sudah semakin baik. Namun ia berharap ke depannya, aturan mengenai seleksi calon yang akan menjadi peserta pemilihan dapat lebih dipertegas.

Bahas PHP dan Calon Tunggal Pilkada 2017, Bawaslu Lakukan Pertemuan dengan MK
Ditulis oleh : ali imron pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengantisipasi adanya pasangannya calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak  2017 terjadinya sengketa hasil ke Mahakamah Konstitusi karena merasa tidak puas atas hasil dari Pilkada nanti, Bawaslu RI melakukan pertemuan dengan Mahakamah Konstitusi.

 

4.886 TPS Pilkada 2017 di Jawa Tengah Terindikasi Rawan
Ditulis oleh : ali imron pada :

Bawaslu Jawa Tengah - Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2017  tanggal 15 Februari 2017 semakin dekat. Di Jawa Tengah ada 7 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada 2017 terdiri Banjarnegara, Salatiga, Batang, Jepara, Pati, Cilacap dan Brebes. Dari 7 kabupaten kota tersebut terdiri dari 117 kecamatan, 1.731 desa/kelurahan  ada 13.834 jumlah TPS.  Dan dari jumlah tersebut 4.886 diantaranya termasuk TPS rawan.

Bawaslu Rilis TPS Rawan Pada Pilkada Serentak Tahun 2017
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017, Senin (30/1). Tujuh provinsi dinyatakan memiliki peringkat tertinggi pada wilayah kerawanan pemilu 2017.

 

Bawaslu DKI Jakarta Gelar Rakor Pengawasan Tahapan Pungut Hitung dan TPS Rawan
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kurang dari 20 hari lagi pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung Suara dan TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, di Ussu Hotel Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Tempatkan Rakyat Pada Posisi Berdaulat
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Majene, Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilu – Partisipasi masyarakat merupakan acuan terwujudnya Pemilu yang demokratis. Partisipasi masyarakat sangat penting karena Pemilu ini milik rakyat, bukan milik penyelenggara Pemilu ataupun pemerintah. Jika Pemilu itu merupakan bagian dari demokrasi maka kembalikan konteks penyelenggaran Pemilu itu kepada rakyat dengan menempatkan rakyat pada posisi yang berdaulat.

 

Muhammad: Euforia Pilkada Harus Terjadi di 101 Daerah
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu  – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengatakan, euforia Pilkada Serentak Jilid II ini seharusnya tidak hanya di Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga di 100 daerah lainnya.Hal tersebut dikatakan Muhammad mengingat Pilkada DKI Jakarta yang selalu menjadi berita utama dalam pemberitaan media massa sehingga Pilkada DKI Jakarta terasa seperti Pemilu nasional yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Bawaslu : Politik Uang Merupakan Extraordinary Crime
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

 

Ketua Bawaslu : Politik Uang Merupakan Extraordinary Crime
Ditulis oleh : Ira Sasmita pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan siapapun pelaku politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2017 akan disanksi tegas. Memurutnya politik uang bukan lagi sekedar pelanggaran Pemilu, melainkan sudah tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Ketua Bawaslu Berikan Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Bagi Advokat
Ditulis oleh : ali imron pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -. Sebanyak 156 perwakilan anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpuan Advokat Indonesia (Peradi) seluruh Indonesia bersama MK (Mahkamah Konstitusi) menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak Tahun 2017 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bogor.  Acara yang berlangsung selama tiga hari (23 s/d 25) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal MK  M.

Bawaslu Pastikan Tahapan Pilkada Sulbar Berjalan Baik
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Polman, Badan Pengawas Pemilu – Kedatangan Pimpinan Bawaslu RI  Nasrullah ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman) untuk memastikan proses tahapan yang berlangsung dan yang akan berlangsung di Sulawesi Barat berjalan dengan baik. Nasrullah mengatakan, sebagai pengawas Pemilu, jajaran Bawaslu dari pusat hingga daerah terus mengawal seluruh proses tahapan pemilu. “

 

Cegah Pelanggaran, Bawaslu Perlu Koordinasi dengan Pihak Terkait
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) perlu memformulasikan pola pencegahan dengan melakukan langkah koordinasi dengan lembaga yang tidak langsung berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu untuk memudahkan kinerja Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik pada tataran teknis maupun kebijakan.

 

Bawaslu Lebih Upayakan Pencegahan daripada Penindakan Pelanggaran
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta,   Badan   Pengawas   Pemilihan   Umum- Ketua   Bawaslu   RI   Muhammad   menegaskan, sesuai   amanah   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai produk revisi terakhir dari Peraturan Perundang-Undangan (Perpu), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat bawah diharapkan bisa memperkuat fungsi-fungsi  pencegahan   pelanggaran   daripada &n