Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Sebanyak 33 Bawaslu Provinsi mengikuti Rapat Kerja Finalisasi RKA-K/L Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi berdasarkan Pagu alokasi Anggaran Bawaslu TA. 2015. Raker tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala sekretariat dan Bendahara Bawaslu Provinsi. Acara dilaksanakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Minggu-Selasa (28-30/9).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Nasional hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pasca Putusan Mahkamah Kontitusi. Minggu 28 September 2014.
Badan Pengawas Pemilu - Kemitraan (Partnership) mendorong Bawaslu untuk memberikan Akses Informasi secara online agar dapat diketahui publik dan menjadi bahan pertimbangan dan riset soal kepemiluan.
"Perlu penyajian sistem data pelanggaran online yang bisa diakses oleh publik. Publikasi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Sistem pelaporannya juga harus online untuk mendukung Pusat pelanggaran pemilu online," ujar Wahidah Suaib dari Kemitraan.
JAKARTA, Bawaslu – Setelah melakukan pendampingan pada jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan dalam pendampingan audit kinerja pengawasan Pemilu dan pertanggungjawaban keuangan pada Bawaslu Provinsi.
JAKARTA – Setelah melakukan pendampingan pada jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan dalam pendampingan audit kinerja pengawasan Pemilu dan pertanggungjawaban keuangan pada Bawaslu Provinsi.
Kerjasama untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan Join Audit Bawaslu RI dengan BPKP bertempat di The Media Hotel, Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2014.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu– Setelah melakukan pendampingan pada jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan dalam pendampingan audit kinerja pengawasan Pemilu dan pertanggungjawaban keuangan pada Bawaslu Provinsi. Kerjasama untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan Join Audit Bawaslu RI dengan BPKP bertempat di The Media Hotel, Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2014.
Batam, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan Bimbingan Teknis penguatan peranan pejabat penandatanganan surat perintah membayar dalam pelaksanaan anggaran bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – PP Muhammadiyah mengundang sejumlah tokoh bangsa untuk menyerukan rekonsiliasi nasional menjelang terbentuknya pemerintahan yang baru, yang secara resmi baru akan dilaksanakan pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI melaksanakan Rapat Pembinaan Keprotokolan di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Tahun 2014 Tahap II di Hotel Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau, Rabu (15/10). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pembinaan Keprotokolan Tahap I yang telah diselenggarakan di Bali pada 12-14 September lalu.
Solo, Badan Pengawas Pemilu - Pengawasan Pemilu berbasis masyarakat dianggap telah sukses untuk mengawal Pemilu 2014. Oleh sebab itu, Bawaslu berencana untuk membangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, di Solo, Jumat (5/7). Di hadapan 33 Pimpinan Bawaslu Provinsi, ia menyampaikan, suksesnya pengawasan Pemilu berbasis masyarakat tak lepas dari keseriusan Pimpinan Bawaslu RI, di bawah Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga.
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan bahwa penerapan Nota Kesepahaman (MoU) Sentra Gakkumdu masih belum terlaksana secara maksimal seperti apa yang diharapkan, karena adanya beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain masih ditemukan koordinasi dan sinergi yang kurang memadai dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana Pemilu antara Pengawas Pemilu dan instansi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan).
Medan, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015, Bawaslu RI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, perlu mengkaji dan mengevaluasi bersama keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sebab, mengacu pada pengalaman Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014, keberadaan Sentra Gakkumdu dinilai belum efektif dan maksimal dalam menegakkan pelanggaran pidana pemilu.
Semarang, Bawaslu Jateng - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terganjal kewenangan dalam penegakan hukum pemilihan umum (Pemilu). Akibatnya, pelanggaran pemilu kian marak dari periode ke periode Pemilu 2014 mencapai angka pelanggaran tertinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana lanjutan terkait laporan/aduan ketua Bawaslu RI, Muhammad atas dugaan perjudian di lingkungan kantor Bawaslu Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Barnabas Dumas Manery dan Kepala Sekretariat Bawaslu Maluku, Lodewyk Breemer.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan menyusun Grand Design Pengawasan Pemilu. Hal ini menjadi penting karena Indonesia belum memiliki konsep tentang pembangunan demokrasi pemilihan.
