Berita

Awaslupadu.com Lebih dari 5.000 nomor kartu keluarga (NKK) invalid ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Temuan tersebut, menurut Komisioner Divisi Tekhnis Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, Agus Istanto, didapat dari hasil penyisiran sementara DPT yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 20 kecamatan.

"Temuan sementara ada lebih dari 5.000 NKK invalid dari sejumlah 581 ribu lebih data pemilih yang sudah masuk," kata Agus Istanto di Temanggung, Selasa (8/10).

Awaslupadu.com. Belum tuntasnya persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dikhawatirkan bisa mengurangi kredibilitas Pemilu 2014. Dampaknya masyarakat calon pemilih pun enggan pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Awaslupadu.com. Penetapan DPT atau daftar pemilih tetap membuat kualitas Pemilu 2014 dipertanyakan. Hal itu dikatakan Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan keraguannya jika Pemilu 2014 lebih baik ketimbang Pemilu 2009 karena belum tuntasnya DPT ini. Apalagi parpol sudah melihat pengalaman Pemilu 2009 dimana DPT menjadi alat kemenangan partai penguasa saat ini.

Awaslupadu.com. Kisruh DPT atau daftar pemilih tetap semestinya tidak terjadi pada tahapan Pemilu 2014 karena sudah terjadi di dua pemilu sebelumnya. Ketua DPP Hanura Saleh Husain menegaskan seharusnya persoalan DPT tidak lagi muncul dalam penyelenggaraan pemilu mendatang karena sudah terjadi sejak Pemilu 2004 dan 2009. Kenyataannya masih ada saja data orang yang sudah meninggal sekian tahun masih terdaftar.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Fenomena dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlibat dalam usaha pemenangan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak tepat dan tidak etis. Pada hakikatnya, Kepala Daerah dan wakilnya bertugas dan fokus untuk membangun daerahnya bukan ikut-ikutan berpolitik.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Tidak bisa dipungkiri politik sangat erat kaitannya praktik korupsi di Indonesia. Dari data yang didapatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa sekitar 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, 10 diantaranya merupakan Gubernur.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu kedatangan rombongan dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang didampingi juga oleh Lingkar Indonesia Membangun, di Jakarta, Senin (23/6). Rombongan diterima oleh Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak.

Jakarta, Bawaslu -Kepala Bagian Sumber Daya Menusia (SDM) Badan Pengawas Pemilu RI Roy Siagian mengatakan, aset utama suatu organisasiatau lembagaterutama lembagaseperti Lembaga Pengawas Pemilu. Karena masa depan dan kelestarian Lembaga Pengawas Pemilutergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM, serta sinergi antara SDM dengan penggerak roda organisasi dan juga pengelolaan yang efektif SDM yang ada dalam organisasi pengawasan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan konsolidasi data dengan Bawaslu Provinsi dalam rangka Pengawasan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jakarta, Senin (23/6).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Mantan Panglima ABRI, Wiranto memenuhi panggilan Bawaslu RI untuk diklarifikasi terkait pernyataannya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto Calon Presiden Nomor Urut Satu.  Pernyataan Mantan Panglima ABRI tersebut telah dianggap black campaign atau kampanye hitam dan diadukan ke Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI pada tanggal 27-29 Juni 2013 dijadwalkan melakukan supervisi dan sosilalisasi pengawasan Pemilu  Presiden di  5 (lima) titik perbatasan Indonesia dengan negara  tetangga. Hal ini mengantisipasi warga pelintas batas negara yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali dalam pemungutan suara Pilpres tahun 2014.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai pukul 9.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB menggelar sidang  pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2014 yang dimohonkan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (25/6).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang  pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2014 untuk calon anggota DPR dan DPRD. Dalam pembacaan perkara Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, di Jakarta, Kamis (26/6) MK memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang di kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa ketegangan yang terjadi antara pendukung calon pada tataran akar rumput akan terus terjadi selama elit-elite yang ada di belakang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan ) tidak melakukan imbauan positif secara masif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Persiapan Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (26/6). Salah satunya adalah mempertanyakan akses Pengawas Pemilu terhadap pencetakan surat suara.