Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu menjelaskan definisi politik identitas dan politisasi identitas sebagai salah satu isu strategis Bawaslu pada Pemilu 2024. Totok menjelaskan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diadakan Dewan Ketahanan Nasional, Rabu (22/11/2023).

"Isu strategis dari pemilu ke pemilu terus seperti itu. Hanya kualifikasinya saja yang berubah. Seperti isu politik identitas dan politisasi identitas yang belum jelas formulasinya sampai saat ini," kata Totok.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yakin Polri memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman, dan pelayanan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sebab, Polri memiliki alat dan kelengkapan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu kembali melanjutkan tiga sidang dugaan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan jawaban terlapor, mengesahkan alat bukti, dan memeriksa saksi.

Dua sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Rahmat Bagja dan Anggota Majelis Puadi dengan perkara nomor laporan REG 004/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dan nomor laporan REG 005/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran Polri secara bersama memperkuat kolaborasi dengan pengawas pemilu dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu 2024 di media sosial (medsos). Menurutnya ada banyak kerja sama yang perlu dilakukan dalam menangani pelanggaran pemilu yang akan memasuki tahapan kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh sembarang menyatakan suatu hal atau laporan adalah temuan. Pasalnya, dia menyatakan temuan harus dapat dibuktikan.

Maka penting menurutnya, jajaran pengawas lebih pintar dari orang yang diawasi dan memahami regulasi. Sehingga, dia meminta seluruh jajaran dapat memahami mekanisme penanganan pelanggaran sesuai aturan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP  menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Paudi, Lolly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong Bawaslu seluruh Indonesia lebih memasifkan kerja pencegahan. Pasalnya kata dia, hingga saat ini Bawaslu telah mengidentifikasi sebanyak 1.952 kerawanan.

Dari identifikasi tersebut, Lolly mengatakan telah dilakukan pencegahan baik berupa nota dinas, surat imbauan, perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

Siak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap festival budaya yang diadakan Bawaslu di tiap tingkatan, tidak saja melestarikan gerakan budaya, tetapi juga menciptakan gerakan efek deterens (menolak; menangkis; atau mencegah) terjadinya kecurangan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan tantangan pemilu di Indonesia pada era digital saat ini. Menurutnya, penyebaran informasi hoaks masih menjadi tantangan utama yang akan dihadapi pada Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar secara langsung tujuh sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sidang ini dilaksanakan di dua ruang sidang secara terpisah, dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor dan terlapor.

Ruang sidang satu dipimpin oleh Majelis Sidang Bawaslu selalu Ketua Sidang Rahmat Bagja dan Anggota Puadi, sedangkan ruang sidang dua dipimpin oleh Majelis Sidang Bawaslu selalu Ketua Sidang Lolly Suhenty dan Anggota Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak melakukan kampanye sebelum tahapan kampanye dimulai. Dia menjelaskan, tahapan kampanye akan dilakukan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Meski demikian, saat ini, kata dia peserta pemilu dari partai politik diperkenankan melakukan sosialisasi di internal partai.

"Boleh sosialisasi diinternal, tapi tidak boleh ada ajakan dan citra diri," katanya saat memberikan bimbingan teknis DPRD Kubu Raya, Jumat (17/11/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menuturkan pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ada 23 laporan dugaan pelangagran administrasi yang masuk ke Bawaslu. Menurutnya, jajaran penmgawas pemilu harus bersikap responsif dalam menerima aspirasi dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu menolak permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 dari bakal calon anggota DPD Irman Gusman. Calon senator tersebut tidak lolos dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.