Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan kelengkapan data dokumentasi Form A (formulir hasil pengawsan) menjadi penting,. Hal ini menurutnya sebagai dasar penyusunan keterangan tertulis yang disampaikan pengawas pemilu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Bima yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan, kini dijatuhi putusan pidana denda 3 Juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.
Putusan pengadilan dengan Nomor : 398/Pid.Sus/2020/PN Rbi untuk AG Kades Mbawa Kecamatan Donggo, dan RH Kades Pesa Kecamatan Wawo bernomor 402/Pid.Sus/2020/PN.Rbi dibacakan oleh Hakim Ketua sidang putusan PN Bima Arif Hadi Saputra pada tanggal pada 13 dan 16 November 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan terdapat sembilan isu krusial terkait pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya berdasarkan hasil pengawasan 50 hari tahapan kampanye, Bawaslu memetakan isu-isu krusial yang perlu dibahas lebih lanjut dengan penyelenggara pilkada lainnya, yaitu KPU dan DKPP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar membeberkan strategi Bawaslu dalam manajemen media untuk menciptakan Pilkada 2020 yang kondusif. Salah satunya bekerjasama dengan influencer di media sosial (medsos) dan berinteraksi dengan jurnalis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyarankan KPU melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pasalnya, jelang tiga pekan sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020, masih terdapat pemilih yang belum merekam KTP-el.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa menulis keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tugas terakhir dari tugas pengawasan. Menurutnya, keterangan tertulis merupakan pertanggung jawaban dari seluruh tugas pengawasan yang telah dilakukan, mulai dari proses awal, verifikasi calon pasangan perseorangan, proses pendaftaran calon, pengawasan logistik, hari pemungutan suara dan rekapitulasi.
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro melakukan seleksi jabatan bagi Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kabupaten/Kota dengan metode Job Fit. Dalam kesempatan ini, Gunawan mengharapkan calon Kasek tidak hanya mengerti soal keuangan saja namun berbagai hal di dalamnya.
Menurutnya, jabatan ini perlu diisi oleh seseorang yang mampu berperan sebagai Kepala Sekretariat, Kepala Satuan Kerja, Kepala Kantor, dan juga Kuasa Pengguna Anggaran.
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menjadi lembaga pertama yang melakukan seleksi pejabat Kepala Sekretariat (Kasek) dengan metode uji kesesuaian sampai aparatur tingkat bawah atau daerah. Cara ini menurut Sekretari Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro adalah langkah yang efisien sekaligus efektif dalam melakukan penyeleksian Kasek Bawaslu Kabupaten/Kota.
Dia mengatakan apabila seleksi dilakukan melalui open bidding akan membutuhkan anggaran yang besar atau sekira Rp 32 Milyar. Maka dari itu Gunawan meminta izin untuk melakukan job fit.
Semarang, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah membubarkan 14 kasus konvoi kampanye pilkada yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon (paslon).
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka merincikan dari 14 pembubaran yang dilakukan sebanyak tujuh kali terjadi di Sukoharjo. Kemudian, di Klaten sebanyak lima kali dan Kabupaten Pekalongan sebanyak dua kali.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Erward Siregar meminta jajarannya di daerah harus satu persepsi dalam menuliskan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Kontitusi (MK). Dia menekankan hasil atau isi keterangan tertulis harus berdasarkan rapat pleno bersama pimpinan Bawaslu lainnya.
Ampana, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta para pengawas Pilkada Serentak 2020 mulai melakukan pendeteksian titik rawan terjadinya potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi seperti aksi politik uang yang terkadang banyak dilakukan dengan cara senyap.
Kota Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta dalam proses penyelesaian sengketa cepat, panwascam harus menjadi mediator yang baik di lapangan jika terdapat sengketa perselisihan antar peserta pemilihan.
Pasalnya, kata Bagja kewenangan mandat penyelesaian sengketa acara cepat antar peserta pemilihan diberikan kepada panwas kecamatan (Panwascam).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan penggunaan editor dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat dibutuhkan. Hal ini agar Bawaslu provinsi/kabupaten/kota mampu menyusun kerja-kerja hasil pengawasan dalam keterangan tertulis sistematis, efektif, dan mudah dipahami.
Menurutnya, penyusunan keterangan tertulis PHP sama halnya dengan mekanisme publikasi berita. Dalam hal ini, kata Fritz, naskah berita perlu diperiksa terlebih dahulu oleh editor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah mendapatkan sembilan aduan yang masuk di kanal 'laporkan' bawaslu.go.id. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan dari sembilan aduan itu, terdapat satu aduan yang diduga melanggar Pasal 62 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 105 kampanye aktif di media sosial, padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 iklan kampanye baru dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari dimulainya masa tenang.
Dari 105 kampanye aktif itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan ada 49 iklan kampanye aktif sampai 21 Oktober 2020. Lalu 12 iklan kampanye aktif sampai 29 Oktober 2020, 20 iklan kampanye aktif sampai 6 November 2020, dan iklan 24 kampanye aktif sampai 13 November 2020.
