Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menghentikan kasus penanganan laporan iklan pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Harian Media Indonesia yang diduga kampanye di luar jadwal. Namun dalam hal ini, Bawaslu menyimpulkan bahwa iklan tersebut termasuk kampanye di luar jadwal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu telah membuka posko pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiap desa/kelurahan. Posko tersebut bertujuan untuk memvalidasi DPT. “Kami sudah membuka posko pengaduan DPT di masing-masing desa dalam rangka memvalidkan DPT,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Abhan mengungkapkan, DPT merupakan pangkal dari tahapan pemilu berikutnya. Jumlah logistik dihasilkan berdasarkan pada DPT. “Kalau DPT-nya valid tentu logistiknya valid. Begitu juga sebaliknya,” tambahnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meraih predikat Badan Publik “Informatif” dengan skor 90,66 dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 2018 dari Komisi Informasi (KI). Dari seluruh lembaga nonstruktural, yang dinilai KI Pusat, Bawaslu berada di peringkat tiga dalam mengelola dan melayani informasi publik. Penganugerahan predikat Badan Publik Informatif itu disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presidenm Jakarta (5/11/2018).
Pangkal Pinang, Badan Pengawas Pemilu - Untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang, Bawaslu Bangka Belitung bersama lebih 1000 relawan mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif (Gempar) Pemilu 2019 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (3/11/2018) malam. Mayoritas relawan Gempar merupakan pemilih pemula.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 5 menyatakan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.
Malang, Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam berkampanye, peserta Pemilu maupun tim kampanye dilarang menyebarkan informasi yang berisi konten hoaks. Apabila menemukan konten hoaks dapat melaporkan ke Bawaslu. Hal itu diucapkan oleh Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum’at, (2/11/2018).
Malang, Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pengawasan partisipatif mempunyai fungsi yang luar biasa didalam melaporkan sebuah pelanggaran Pemilu, untuk itu Bawaslu mengajak semua untuk ikut dalam pengawasan partisipatif. Hal itu diucapkan oleh Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum’at, (02/11/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) memenuhi panggilan Bawaslu untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran pejabat negara yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden, di Kantor Bawaslu RI, Jumat (2/11/2018).
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kampanye adalah kegiatan adu gagasan visi, misi, dan program serta citra diri peserta Pemilu, bukan saling adu domba dan fitnah.
Kampanye harus dilaksanakan dengan cara yang arif dan positif. Kampanye ajang meningkatkan partisipasi pemilih dengan dilakukan secara bertanggung jawab. Kata Ratna Dewi dalam Pembekalan Calon Anggota Legislatif DPR RI Pemilu 2019 PDI Perjuangan, di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga etika dan kehormatan lembaga. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, semakin besar kewenangan Bawaslu akan semakin besar pula potensi ketidakpuasan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan Bawaslu. Ketidakpuasan ini bisa mendorong mereka untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, komunikasi antar penyelanggara pemilu di tengah tahapan yang sangat padat sangat diperlukan. “Jangan sampai jajaran Bawaslu hanya bertugas mencari kesalahan penyelenggara,” ujarnya saat memberikan materi pada Kegiatan Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jakarta, Kamis (31/10/2018).
Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berupaya menjaga hak pilih masyarakat di Pemilu 2019 mendatang, termasuk penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, penghuni Lapas cukup banyak. “Ini yang akan menjadi masalah. Petugas tidak mungkin memberikan izin penghuni Lapas ke luar Lapas untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Abhan saat menjadi narasumber di acara Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPTHP-1 Dan Pelaporan Awal Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Karawang, Selasa (30/10/2018).
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga memasuki Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyelesaikan sebanyak 502 kasus sengketa proses Pemilu 2019.
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa, di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018).
Rakornas ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, serta mengundang seluruh Ketua dan Anggota berikut Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
