Berita

Batam, Badan Pengawas Pemilu. "Tujuan diselenggarakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Gelombang ke tiga ini adalah memberikan tanggung jawab atas segala aktifitas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan pimpinan dan peraturan perundang undangan," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan saat membuka Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Anggaran dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota di Hotel Premiere Western, Batam, Senin malam, (30/10/2017).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Bertempat di gedung Graha Pena Kota Bogor, Minggu (29/10), Radar Bogor bekerjasama dengan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) mengadakan acara launching dan diskusi terbuka bertajuk "mewujudkan pilkada 2018 dan pemilu 2019 yang berintegritas".

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mengundang sebanyak kurang lebih 600 peserta yang berasal dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Bawaslu RI menggelar kegiatan Konsolidasi dan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Jakarta, Jumat (27/10/2017) malam.

Bangka Tengah, Badan Pengawas Pemilu- Bawaslu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Tahun 2018 Tahap IV di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 28 Oktober s.d. 1 November 2017. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap forum ini efektif sebagai proses transfer ilmu sehingga kedepan Panwas Kabupaten/Kota menjadi lebih terampil dalam melakukan proses penanganan pelanggaran yang didalamnya berupa penerimaan laporan, temuan, klarifikasi dan kajian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu tengah mempersiapkan persidangan penanganan pelanggaran administratif untuk persoalan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2019. Persidangan yang dilaksanakan secara terbuka ini diagendakan akan dilaksanakan mulai Rabu (1/11/2017) mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kasubdit Fasilitas Peningkatan Demokrasi Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Akbar Ali menilai, suksesnya Pemilu dan Pilkada tahun-tahun sebelumnya merupakan buah dari kerja keras jajaran pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas pengawasan.

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa tugas Bawaslu ke depannya akan semakin kompleks. Diantaranya mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dengan melakukan pencegahan, penindakan serta meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum.

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Pada hari yang sama (27/10) Rahmat Bagja juga meresmikan Pojok Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Launching tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Kalteng Periode 2017-2022 dan jajaran, mantan Anggota Bawaslu Provinsi Kalteng Periode 2012-2017, anggota Panwaslu, organisasi masyarakat, aparat pemerintah, dan mahasiswa.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pelayanan informasi publik. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Bawaslu mendukung adanya transparansi dalam pelayanan informasi sehingga jajaran di Bawaslu harus responsif terhadap permintaan informasi masyarakat.

Manado, Badan Pengawas Pemilu -Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, performa suatu lembaga akan ditentukan oleh pengelolaanadministrasi lembaga tersebut, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, sampai pada pelaporan.

Menurut Afif, kesuksesan pengawasan Pemilu, tidak hanya diukur dalam mengawal proses Pemilu saja tetapi juga ketika mampu mengelola anggaran tanpa ada masalah pada pertanggungjawaban keuangan dan hukum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari partai politik terkait dugaan pelanggaran administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu 2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran adalah tujuh hari kerja terhitung sejak penutupan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik di KPU tanggal 17 Oktober 2017.

Mataram, Badan PengawasPemilu- Bawaslu akan bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam Sosialisasi Tatap Muka dengan Stakeholders dan Masyarakat pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan peluncuran Pojok Pengawasan Partisipatif di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Selasa (24/10/2017).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanyaregulasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satunya mengenai pemantauan Pemilu yang kini menjadi domain Bawaslu dan jajaran. Saat ini Bawaslu terus mempersiapkan penambahan tugas ini, baik dari sisi regulasi teknis maupun persiapan lainnya.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Abhan memaparkan pentingnya lembaga pengawas Pemilu mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas menjadi modal utama dalam menangani sebuah pelanggaran atau sengketa yang diajukan ke Bawaslu.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum -MenurutAnggotaBawaslu RI Mochammad Afifuddin, kewenangan yang maha besar dan kuat yang dimandatkan kepada Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dibarengi dengan keterampilan yang mumpuni yang dimiliki jajaran pengawas Pemilu daerah.