Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan dalam persidangan uji materi beberapa pasal terkait kampanye dalam UU 7/2017. Bagja menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dilandaskan pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional yang diatur dengan Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh ketua Bawaslu di Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menyatakan mengenai kepengurusan atau keanggotaan dalam partai politik.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk masa tenang.
“Pastikan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali melakukan rakor (rapat koordinasi) tentang penertiban APK dalam waktu dekat sebelum masa tenang,” ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Rakornas Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Bali. Senin (5/1/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa permasalahan dalam pemilihan umum melalui kotak suara keliling (KSK) di luar negeri (LN). Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Konferensi Pers Bersama antara Bawaslu KPU, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (5/2/2024).
Dari segi logistik dan manajemen kata Herwyn, menjadi permasalahan yang kompleks, termasuk pengaturan distribusi kotak suara, pengawasan, dan keamanan.
"Seperti di Dubai, belum semua tempat pelaksanaan pemungutan suara KSK ditentukan," kata Herwyn.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dua Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.
Salah satu strategi Bawaslu dalam pengawasan hari tenang ungkap Bagja yaitu penertiban alat peraga kampanye (APK). Terkait itu Bagja menjelaskan, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan jauh-jauh hari untuk bekerja sama melakukan penertiban.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah untuk mewaspadai kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dia merefleksikan kasus yang terjadi pada Pemilu 2019, yang mungkin bisa terjadi di Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu agar kontestasi berjalan secara berintegritas dan bermartabat. Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka kegiatan Bawaslu on Car Free Day di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan memberikan sanksi kepada jajaran pengawas yang melanggar integritas. Terutama kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pasalnya, pelanggaran tersebut tidak bisa ditolerir dan dianggap sebagai pelanggaran berat.
Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah- Aisyiyah (PTMA) melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) tentang Partisipasi masyarakat dalam.penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan banyak hal yang bisa diawasi menjelang masa tenang dan pemungutan Pemilu 2024.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan kepada seluruh jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus punya mental yang kuat seperti biasa. Sebab, PTPS menjadi tempat untuk diskusi antara penyelenggara dan peserta pemilu, ketika terjadi konflik saat pemungutan suara.
"PTPS harus punya mental baja. Karena Konflik utama ada di TPS. Nantinya pasti akan ditanya soal teknis. PTPS dianggap orang yang paling tahu aturan main," kata Lolly saat tatap muka dengan para jajaran pengawas di Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis, (1/2/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta segala masalah terkait tata cara administrasi pada hari pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilu 2024 dapat diselesaikan saat itu juga oleh petugas KPU dan pengawas pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dia berharap permasalahan tidak naik ke tingkat kecamatan atau kabupaten/kota untuk meminimalisir adanya masalah hukum yang bisa dijadikan dalil dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mendukung Bawaslu dalam merawat nurani bangsa melalui pengawasan Pemilu 2024. Menurut Ketua GNB, Sinta Nuriyah A. Wahid, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga sangat diharapkan kehadirannya menjadi penegak keadilan dalam Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan dalam tahapan kampanye terdapat kerawanan yang dijadikan fokus pengawasan Bawaslu, di antaranya kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian setempat, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tidak pada tempatnya, melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan, dan potensi penyalahgunaan sumber daya negara dan dana asing sebagai modal kampanye.