Ditulis oleh : Nofiar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Ferdinand Esk
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan masa non-tahapan merupakan ruang Bawaslu mencerdaskan pemilih melalui pendidikan demokrasi. Upaya tersebut, kata dia, demi menjaga kualitas demokrasi dan memastikan rakyat mampu memilih pemimpin yang tepat untuk lima tahun ke depan.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Bada
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan publik perlu mengetahui apa
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan, untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) pengawas yang berkualitas. Lebih lanjut menurutnya, pengawas pemilu perlu bersikap profesional, berintegritas, dan memiliki perspektif inklusif.
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Bada
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya fungsi pencegahan dalam penguatan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Menurutnya, fungsi pencegahan mampu menyokong fungsi yang lain untuk menciptakan keadilan pemilu di masa mendatang.
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota agar lebih teliti dalam mengisi laporan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Sebab, kata Lolly, masih terdapat beberapa daerah yang tidak mengisi laporan secara jelas dan lengkap.
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan bahwa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) merupakan kerja intelektual yang menentukan arah pembaruan Undang-Undang Pemilu.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan persoalan daftar pemilih merupakan hulu pelanggaran, sengketa, dan persoalan hukum pemilu. Persoalan tersebut, kata dia, jika tidak dibenahi secara serius akan terus berulang pada setiap pemilu.
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Bada
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Jakarta, Bada
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU segera melakukan verifikasi faktual dan/atau sinkronisasi terhadap data pemilih yang dinilai tidak valid agar memiliki kedudukan hukum sebagai pemilih baru.
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bedah Buku Data Pemilih menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan praktik kepemiluan. Buku yang dibedah tidak hanya disusun sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai refleksi atas praktik langsung pengawasan pemilu, terutama dalam penanganan pelanggaran.
