Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 penting untuk meningkatkan akurasi pemetaan kerawanan sekaligus memperkuat kebijakan kepemiluan nasional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 berkembang dari alat pemetaan kerawanan menjadi sistem peringatan dini yang cepat, akurat, dan prediktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, data IKP harus akurat, lengkap, dan konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saling berbagi data dan pandangan terkait peta keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang erat antar instansi bisa menekan gangguan keamanan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyebut tingginya animo perguruan tinggi mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI menjadi bukti meningkatnya kepercayaan kalangan akademis terhadap Bawaslu. Hingga penutupan pendaftaran, tercatat 409 tim mendaftar, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan kompetisi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Jakarta, Bada
Jakarta, Bada
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong transformasi budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan dampak melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus memastikan setiap program pengawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kualitas demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memaparkan empat tantangan pengawasan pemilu di wilayah kepulauan. Tantangan pertama, kata dia, kondisi geografis dan cuaca ekstrem.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, mengapresiasi terselesaikannya orientasi yang diikuti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu se-Provinsi Bali. Ia menyampaikan bahwa orientasi bukan sekadar formalitas atau penggugur kewajiban setelah resmi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Deputi Bidang Administrasi Bawaslu, La Bayoni, mengungkapkan Bawaslu berkomitmen memperkuat kompetensi teknis pengawas pemilu. Langkah ini menjadi momentum strategis Bawaslu dalam mempercepat penerapan JF Penata Kelola Pengawasan Pemilu guna mewujudkan tata kelola SDM yang lebih profesional, terukur, dan berbasis keahlian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, ingin Bawaslu melakukan introspeksi kebijakan yang telah dibuat selama tahapan pemilu. Menurutnya, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen utama untuk mengukur sejauh mana efektivitas, ketepatan, serta dampak dari setiap regulasi dan keputusan pengawasan yang dihasilkan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu Maria Amelia Sinaga mendorong peran aktif masyarakat, terutama generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, generasi muda mampu mengawal jalannya demokrasi serta mengangkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengatakan perubahan ruang demokrasi ke platform digital menuntut pengawasan pemilu bertransformasi dari pola konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi. Karena itu, transformasi digital menjadi keniscayaan agar pengawasan pemilu tetap relevan dengan perkembangan zaman.