Lakukan Edukasi Kepemiluan di Bulan Ramadhan, Bawaslu Meluncurkan Ngabuburit Pengawasan Partisipatif 2023
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan ngabuburit pengawasan partisipatif 2023. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan ini adalah upaya Bawaslu dalam meningkatkan literasi pengawasan pemilu pada Bulan Ramadhan 1444 H.

Pengawasan DPS, Lolly Ingatkan Jajaran Daerah untuk Waspadai Potensi Pemilih Ganda
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda. Hal ini didasari oleh hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.

Bakal Dominasi Pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Ajak Kaum Zillenial Awasi Konten di Medsos
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kaum zillenial tidak hanya ikut pemilu, melainkan ikut mengawasi konten-konten pemilu di media sosial. Pasalnya, kata dia, pemilih Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda atau zillenial yang banyak memanfaatkan teknologi informasi.

Ingatkan Soal Netralitas, Bawaslu Minta ASN Hati-Hati Saat Foto Bersama Peserta Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) hati-hati saat melakukan foto bersama dengan bakal calon atau pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024. Sebab, jika mengikuti gerakan tangan tertentu yang bisa dikaitkan dengan peserta pemilu, akan dijatuhi sanksi.

Terima Hibah Tanah dari Pemkab Kaimana, Sekjen Harap Dapat Tunjang Kerja Bawaslu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady secara simbolis menandatangani penerimaan dana hibah dari Bupati Kaimana Freddy Thie di lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Hibah berupa tanah seluas 5000 meter persegi rencana akan dibangun gedung kantor Bawaslu Kabupaten Kaimana demi menunjang kerja pengawasan pemilu.

Bawaslu Perintahkan KPU Lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai PRIMA
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemillihan Umum- Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Perintah tersebut berdasarkan Putusan Sidang Penanganan Dugaaan Pelangaran Administrasi Pemilu 2024 dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.

Puadi Minta Parpol Jangan Buat 'Jebakan Batman' ke Penyelenggara Pemilu
Ditulis oleh : Regi Renovan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta partai politik tidak membuat 'jebakan batman' terhadap penyelenggara pemilu, misalnya mengajak berdua saja di warung kopi.

Bincang dengan Parpol, Bawaslu Ingatkan Sosialisasikan Parpol Bukan Orang yang Mau Nyaleg
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan untuk menahan diri tidak menyosialisasikan orang yang akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu 2024. Dia mengatakan saat ini merupakan masa sosialisasi hanya bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, belum ada peserta pemilu dari calon legislatif, maupun calon presiden.

Totok Ingatkan Jajaran Bawaslu Hati-Hati Gunakan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk hati-hati saat menggunakan anggaran. Sebab, kata dia, penggunaan dana hibah yang tidak transparan bisa menimbulkan masalah, setiap anggaran yang dipakai harus ada rincian yang jelas.

Di Sarasehan Kemasjidan 2023, Bawaslu Sampaikan Batasan Larangan Kampanye di Masjid
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah sebagaimana amanat Pasal 280 Undang Undang Pemilu.

Komunikasi KPU-Bawaslu Kerap 'Naik-Turun', Bagja: Tanda Pemilu Masih Jalan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap pola komunikasi antara KPU-Bawaslu yang sering 'naik-turun' dalam tahapan pemilu, sebagai pertanda baik pemilu masih terus berjalan. Menurutnya, komunikasi Bawaslu tidak selalu sejalan dengan KPU.

Bawaslu Jabarkan Potensi Pelanggaran Kampanye pemilu 2024, Mulai dari pemasangan APK Sampai Adanya Pelibatan Anak saat Kampanye
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan beberapa potensi pelanggaran dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024. Pertama, kata dia, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) berupa pemasangan di tempat yang dilarang atau APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang.
 
Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Bawaslu Terapkan Pengelolaan Aset Negara Yang Profesional Dan Modern
Ditulis oleh : Baguz Pradana pada :
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Pengelolaan Aset Negara Yang profesional dan modern dengan mengedepankan asas pemerintahan yang baik (good governance), akan meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan dan aset Barang Milik Negara (BMN) oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bawaslu Samakan Persepsi Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas dengan TNI-Polri
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Anggota Bawaslu Puadi meminta para pengawas pemilu untuk menyamakan persepsi serta mengintegrasikan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran netralitas TNI-Polri. Menurutnya hal ini penting dilakukan supaya Bawaslu bisa mengejawantahkan perintah undang undang dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan prajurit TNI atau Polri.

Bawaslu Bahas Tindak Lanjut Putusan PN Jakpus Mengenai Penundaan Tahapan Pemilu Bersama DPR
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan KPU bersama DKPP, Rabu (15/3/2023). RDP tersebut menyoalkan wacana penundaan pemilu akibat putusan perdata pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).