Tangkal Pelanggaran dan Sengketa Proses, Totok Ajak Kaum Muda Melek Informasi Kepemiluan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak generasi muda, gotong-royong bersama Bawaslu dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Salah satunya dengan melek informasi kepemiluan guna meningkatkankualitas demokrasi.

Lantik Panwaslu LN Kuala Lumpur, Herwyn: Kawal Suara dan Hak Pilih WNI
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada 26 Februari 2023, Bawaslu melantik 15 Panitia Pengawas (Panwaslu) Luar Negeri di Malaysia, yaitu Panwaslu LN di Kota Kuala Lumpur, Kuching, Kinabalu, Penang, Tawau dan Panwaslu Brunei Darrussalam di Kota Bandar Seri Begawan.

Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi Harus Netral Pilih Peserta yang Lolos Seleksi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, diminta netral dalam memilih peserta yang lolos tahapan seleksi. Timsel tidak boleh memilih peserta dengan dilandasi latar belakang yang sama, akan tetapi merupakan kualitas dari peserta.

Bawaslu Harap Timsel Utamakan Musyawarah Mufakat Dalam Ambil Keputusan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan empat Daerah Otonom Baru (DOB) utamakan musyawarah mufakat dalam ambil keputusan. Dia mengingatkan keputusan tidak boleh didasari oleh ego dan kepentingan masing-masing, jika harus melalui voting, itu merupakan keputusan terakhir.

Seleksi Calon Anggota Bawaslu Jabar dan DOB, Sekretariat Bawaslu Provinsi Harus Fasilitasi Kebutuhan Timsel
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan, kepala sekretariat Bawaslu provinsi merupakan sistem pendukung Tim Seleksi (Timsel) yang akan melakukan seleksi calon anggota Bawaslu provinsi, bukan sebagai bawahan atau anak buah timsel.

Pengawasan Pencalonan DPD Dilakukan Melekat, Totok Harap Mediasi Diutamakan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pencalonan perseorangan untuk DPD RI dilakukan secara melekat. Dia pun menyatakan harapan agar proses mediasi diutamakan sebagai perwujudan dari musyawarah mufakat.

Bawaslu Dorong KPU Lebih Perhatikan Wilayah yang Berpotensi Pemilihnya Tidak Gunakan Hak Pilih
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong KPU agar lebih memperhatikan wilayah yang berpotensi pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa wilayah tersebut  seperti lembaga pemasyarakatan (Lapas), wilayah pendatang, wilayah terpencil, dan kampung adat. 
 
Meminimalkan Disinformasi, Data dan Informasi Bawaslu Harus Sinkron Dari Pusat hingga Daerah
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Dalam rencana setahun ke depan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengelolaan data dan informasi yang dimiliki Bawaslu dari tingkat pusat hingga ke jajaran Kabupaten/Kota harus sinkron. Sebab, dia tidak ingin ada disinformasi yang muncul karena ketidakselarasan data untuk publik. 
 
Bawaslu Susun Juknis dari Dua Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang perlu dibentuk petunjuk teknis (juknis) guna memastikan penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi penyusunannya.

Evaluasi dan Perbaikan Program Kerja, Bawaslu Akan Buat IKP Tematik
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan evaluasi dan program kerja diperlukan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Selain itu, dia menyatakan Bawaslu akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.

Puadi Harap Integrasi dan Sistem Keamanan Akan Disempurnakan pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu akan semakin disempurnakan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, akan banyak gangguan atau masalah sistem yang bisa saja terjadi.

Bawaslu Ingatkan Masyarakat Siapkan Dokumen Saat Coklit
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Minimalisasi Kecurangan saat Pungut Hitung, Bawaslu Siapkan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna meningkatkan kapasitas saksi peserta Pemilu 2024, Bawaslu menyusun modul penguatan kapasitas saksi peserta pemilu. Herwyn menjelaskan pembuatan modul tersebut karena belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi peserta pemilu dan pembuatan buku panduan peserta pemilu.

Harap WTP Kedelapan, Sekjen Minta Segera Tindak Lanjut Catatan Pemeriksaan BPK
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan harapan, Bawaslu dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keangan (BPK). Untuk itu, dia berharap Bawaslu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat membuat akuntabilitas dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak Hanya Awasi Netralitas ASN, Pimpinan Bawaslu Minta Jajaran Awasi Netralitas TNI dan Polri.
Ditulis oleh : Regi Renovan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran pengawas tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN saja, tetapi juga mengawasi netralitas TNI dan Polri.