Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong arah kebijakan strategis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menuju Pemilu 2029. Menurutnya, transformasi paradigma IKP dari sekadar pencatat kerawanan pasif menjadi sistem tata kelola risiko yang aktif dan berkelanjutan.
"IKP ke depan harus bertransformasi dari indeks yang bersifat reflektif atau sekadar mencatat kerawanan, menjadi indeks dinamis yang mampu memprediksi dan mencegah potensi pelanggaran pemilu secara dini," ungkap Bagja dalam Knowledge Sector Initiative (KSI) Sinkronisasi Pengetahuan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Gedung KPU RI, Jakarta. Senin (7/9/2026).
Bagja menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan integrasi data antarlembaga agar IKP memiliki validasi yang lebih akurat dan terukur. Menurut Bagja, Bawaslu memerlukan dukungan sistem satu pintu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Kita memerlukan tata kelola data satu pintu yang terintegrasi. Bawaslu mendorong kerja sama formal lintas lembaga bersama Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri), hingga kepolisian untuk memperkuat basis data dan instrumen kerawanan pemilu," ujarnya.
Bagja juga menambahkan bahwa hasil pemetaan risiko tidak boleh berhenti sebagai angka statistik belaka, melainkan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret pencegahan di lapangan.
"Setiap skor risiko yang dihasilkan oleh IKP harus dapat ditranslasikan menjadi instruksi dan tindakan pencegahan yang konkret, terukur, serta terhubung langsung dengan sistem penanganan pelanggaran," tegas Bagja.
Selain penguatan data dan aksi pencegahan, Bawaslu juga menggarisbawahi pentingnya mengakomodasi dimensi baru pada IKP 2029, termasuk mengukur kerawanan risiko digital seperti disinformasi, deepfake, politik uang digital, serta relasi kuasa dan respons institusional. Melalui sinergi KSI ini, Bawaslu optimistis penyelarasan IKP, IPP, dan IKEPP akan memperkuat manajemen risiko pemilu secara menyeluruh menuju Pemilu 2029.
Foto: Jaka
Editor: Dey
