Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai upaya mempererat sinergi kelembagaan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama Anggota Bawaslu yang juga Anggota DKPP RI ex officio Herwyn JH Malonda dan Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menghadiri peluncuran buku Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP, di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Dalam sambutannya, Jimly menekankan pentingnya setiap pejabat publik meninggalkan jejak intelektual melalui karya tulis. Ia menilai pengalaman dalam jabatan dapat menjadi sumber pembelajaran yang lebih kontekstual dibandingkan teori semata.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menata sistem etika berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR 2001 Nomor 6 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Menurutnya, penguatan sistem etika menjadi kebutuhan mendasar bagi perkembangan demokrasi dan negara hukum.
“Kalau jabatan kita dijadikan buku, mudah-mudahan itu bisa lebih hebat dari teori buku teks, bahkan dari pemikiran barat,” katanya.
Jimly menyebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sistem peradilan etik yang lebih maju, termasuk melalui pembentukan Mahkamah Etik dengan prinsip keterbukaan, independensi, dan akuntabilitas. “Karena belum ada negara lain yang mengkonstruksikan penegakan kode etik sebagai peradilan, termasuk juga Amerika Serikat,” ungkapnya.
Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Anggota Komisi Yudisial, perwakilan Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Ketua Ketua KPU, serta para penulis buku Etika yang Melembaga.
Foto: Nofiar
Editor: Dey
