Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan manfaat dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu. Dia juga menyebutkan, adanya kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, khususnya dalam rekomendasi hasil penanganan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, humas Bawaslu berperan menjaga agar ruang komunikasi publik tetap sehat, jujur, dan bebas manipulasi. Untuk itu, dia menekankan, setiap personel humas Bawaslu harus menganut idelogi pengawasan pemilu, yaitu pengawasan, pencegahan pelanggaran dan sengketa, serta penindakan pelanggaran pemilu.
Tanjung Selor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi kelembagaan pengawas pemilu di seluruh tingkatan sebagai persiapan menghadapi Pemilu nasional dan lokal tahun 2029. Ia menilai, kolaborasi antar-level kelembagaan menjadi kunci membangun sistem pengawasan yang tangguh, dan dipercaya publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri sidang putusan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Bangka secara daring, Senin, (29/9/2025). Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Gresik, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kerja Bawaslu pada masa nontahapan pemilu dan pemilihan justru lebih keras dibandingkan pada masa tahapan. Sebab, kata Totok, pada masa nontahapan tugas Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran dan konsolidasi demokrasi.
Gianyar, Bawaslu Bali – Di hadapan jajaran pengawas Pemilu se-Bali, mitra lembaga, organisasi mahasiswa, dan tokoh masyarakat sipil, Anggota Bawaslu Totok Totok Hariyono menolak pandangan lama yang membatasi kerja Bawaslu hanya pada saat tahapan berlangsung.
Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengevaluasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2024. Menurutnya, evaluasi ini merupakan upaya Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
