Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, mendorong penerapan manajemen talenta untuk memastikan penempatan sekaligus pengembangan pegawai di lingkungan Bawaslu dilakukan berdasarkan kompetensi. Ia mengatakan, pengelolaan sumber daya manusia harus memastikan kompetensi pegawai tersebut sesuai dengan kebutuhan jabatan dan bukan sekedar memenuhi jumlah pegawai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu diarahkan untuk memperkuat fungsi Sekretariat Jenderal sebagai supporting system kelembagaan. Menurutnya, peningkatan kapasitas pegawai perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar mampu mendukung pengisian pejabat-pejabat dalam struktur lembaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawasan syarat calon dan syarat pencalonan dalam pemilihan merupakan bagian dari upaya mengawasi pintu masuk demokrasi. Menurutnya, persyaratan tersebut menentukan pihak yang berhak masuk ke arena kontestasi sekaligus menjamin hak warga negara untuk dipilih.
Puadi menekankan bahwa syarat calon dan pencalonan bukan sekadar urusan administratif. Oleh karena itu, pintu pencalonan harus dibuka secara adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta jajaran Bawaslu Bersiap menghadapi dan memprioritaskan Pemilu 2029 dibandingkan program lain.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, berharap penyusunan grand design pembinaan sumber daya manusia (SDM) dapat menghindarkan pengawas pemilu dari pelanggaran etik. Ia menyebutkan bahwa salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menetapkan standar kompetensi bagi pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong akurasi data dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Menurutnya, kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat membuat pemetaan risiko meleset, sehingga strategi pengawasan berpotensi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, dia menegaskan IKP harus dibangun berdasarkan data yang objektif, bukan hanya persepsi. Menurutnya, semakin strategis IKP digunakan dalam menentukan kebijakan pengawasan, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas dan metodologi data yang mendasarinya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Deputi Bidang Administrasi, La Bayoni, mengajak jajaran sekretariat untuk membahas permasalahan di Pemilu 2024. Hal ini menurutnya perlu dilakukan, mengingat tahapan Pemilu 2029 sudah akan dimulai tahun 2027.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut wacana penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2029, Bawaslu secara proaktif menyusun standar tata laksana pengawasan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan, instrumen pengawasan ini disiapkan salah satunya untuk memastikan hak pilih masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun kelompok disabilitas tetap terlindungi tanpa diskriminasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pengawalan terhadap integritas pemilu tidak boleh dibebankan semata kepada lembaga penyelenggara. Ia mengajak seluruh partai politik, media massa, akademisi dan masyarakat sipil untuk mengambil peran aktif bersama penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 perlu memperkuat konsep dan metodologi agar mampu membaca potensi kerawanan secara lebih akurat. Pembenahan tersebut menurutnya, diperlukan agar IKP tidak hanya menggambarkan kerawanan yang telah terjadi, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menyusun langkah pencegahan.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, berakhirnya seluruh tahapan pemilu tidak berarti proses kepemiluan telah selesai. Menurutnya, masa pascapemilu merupakan momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap penyelenggaraan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan keamanan digital dalam pemilu tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis belaka. Menurutnya, proteksi data dan keandalan sistem informasi adalah bagian integral dari manajemen risiko serta perlindungan atas kepercayaan publik.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, menyampaikan bahwa Bawaslu saat ini harus menyadari tantangan kerawanan pada era teknologi. Penggunaan artificial intelligence (AI), kata dia, sudah disiapkan oleh partai politik (parpol) untuk membantu pelaksanaan kampanye.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran menjaga soliditas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Dia mengatakan, jajaran pengawas harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan.
Untuk itu, kata dia, penguatan kelembagaan perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan koordinasi yang kuat antarjajaran. Juga, kata dia, ditopang integritas dan akuntabilitas di setiap tingkatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong arah kebijakan strategis
