Di Forum KSP, Afif Soroti Regulasi Kesehatan Calon Peserta Pilkada Bebas Covid-19
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri rapat pemetaan daerah rawan pilkada di masa pandemik covid-19 dan pilihan respon kebijakan. Dalam rapat bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dia menyoroti masalah syarat kesehatan khususnya infeksi covid-19 bagi calon peserta pilkada dalam tahapan pencalonan Pilkada 2020.

Politisasi Bansos Marak, Bagja Usulkan Mendagri Tegas Berikan Sanksi Berdasarkan UU Pemda
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan kondisi pandemik covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos), dia mengusulkan Kementerian Dalam Negeri tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Efforts to Mitigate Money Politics, Fritz Hopes for Cooperation with KPU, Bawaslu, and KPK
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar said the need for the work of three state institutions, namely the KPU, Bawaslu, and the KPK in mitigating alleged criminal violations of money politics in elections and elections.

According to him, this was done to facilitate enforcement and avoid overlapping enforcement of election or election criminal offenses. Because all this time, he acknowledged, Bawaslu was often seen as stepping over other institutions is cracking down on alleged violations of election crimes.

Upaya Mitigasi Politik Uang, Fritz Harap Kerja Sama KPU, Bawaslu, dan KPK
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan perlunya kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna memudahkan penindakan dan menghindari tumpang tindih penegakkan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada. Sebab selama ini, dia mengakui, seringkali Bawaslu dianggap melangkahi lembaga lain dalam menindak adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Election 2020 in the Middle Covid, Abhan Convey Four Main Requirements
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Chairman of the Election Supervisory Body Abhan admitted, the implementation of the 2020 elections during the co-19 pandemic in December is not easy for the election organizers. Even so, he was optimistic that the implementation could be done well as long as he paid attention to the four main conditions.

Pilkada 2020 di Tengah Covid, Abhan Sampaikan Empat Syarat Utama
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19 pada Desember mendatang bukan hal yang mudah bagi penyelenggara pemilu. Meski begitu, dirinya optimis penyelenggaraan bisa dilakukan dengan baik asal memperhatikan empat syarat utama.

Pilkada di Masa Pandemik, Bawaslu Diminta Jadi Wasit yang Objektif dan Netral
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu resmi meluncurkan pengawasan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua jajaran di Bawaslu baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi wasit yang objektif dan netral.

Menurutnya, kondisi pilkada dalam masa pandemik merupakan hal yang baru dialami Indonesia. Tito khawatir jajaran penyelenggara pemilu di daerah membuat diskresi terhadap situasi kondisi saat ini.

Launching the Latest IKP Election, Vulnerability Increases
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu launched the latest Election 2020 Election Vulnerability Index (IKP) of Election, as well as 2020 Election Supervisory. In the data collected by Bawaslu, the level of local election vulnerability increased due to the outbreak of COVID-19 infection.

Luncurkan IKP Pilkada Termutakhir, Tingkat Kerawanan Meningkat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, sekaligus Pengawasan Pilkada 2020. Dalam data yang dihimpun Bawaslu, tingkat kerawanan Pilkada meningkat karena mewabahnya infeksi covid-19.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, IKP ini dibuat berkala dalam rangka memasuki tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang akan dimulai 24 Juni 2020. Data IKP termutakhir ini agak berbeda, karena didasarkan dari data di lapangan baik dari provinsi hingga kecamatan.

Kunjungi Sebelas Daerah di Jateng, Fritz Cek Kesiapan dan Adaptasi Pengawas Pilkada 2020
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Hubugan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi sebelas daerah di Jawa Tengah (Jateng). Dia melakukan pengecekan 'amunisi' infrastruktur dan keterampilan jajaran pengawas Pilkada 2020 yang perlu beradaptasi dengan situasi pandemik covid-19.

Dewi Jabarkan Empat Potensi Pelanggaran dalam Verfak Calon Perseorangan
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan.

Dewi menjelaskan, potensi pelanggaran berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, pendukung membantah memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

The Election Supervisory Draft Approved by the Parliament, New Norms Prevent Covid-19
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar revealed, there are articles with new norms included in several draft Bawaslu Regulations (Perbawaslu) that adjust the conditions and situations of handling the COVID-19 pandemic that has been approved by Commission II of the Indonesian Parliament.

Rancangan Perbawaslu Disetujui DPR, Ada Norma Baru Cegah Covid-19
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, terdapat pasal-pasal dengan norma baru yang dicantumkan dalam beberapa rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang menyesuaikan kondisi dan situasi penanganan pandemik covid-19 yang sudah disetujui Komisi II DPR RI.

Factual Verification of Individual Candidates in the Pandemic Period, Afif Asks One Perception Supervisor
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Mochammad Afifuddin believes the way the KPU conducts factual verification (verfak) of the nomination of the 2020 individual elections in the pandemic period must be with one perception. According to him, the same as verfak in the previous election, there are only additional rules regarding the necessity to implement COVID-19 preventive health protocol.

Verfak Calon Perseorangan di Masa Pandemik, Afif Minta Pengawas Satu Persepsi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meyakini, cara KPU melakukan verifikasi faktual (verfak) pencalonan jalur perseorangan Pilkada 2020 di masa pandemik harus dengan satu persepsi. Menurutnya, sama seperti verfak pada pemilihan sebelumnya, hanya ada tambahan aturan mengenai keharusan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.